Jika Korban Nyawa Rakyat dan Hanya Buka Mal, Habib Rizieq: Penerapan New Normal Jangan Jadi Bentuk Kedunguan Baru

Safari
Jika Korban Nyawa Rakyat dan Hanya Buka Mal, Habib Rizieq: Penerapan New Normal Jangan Jadi Bentuk Kedunguan Baru

Jakarta, HanTer - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengkritik keras bakal diterapakannya new normal. Ia mewanti-wanti, jangan sampai penerapan new normal itu sebatas memprioritaskan ekonomi dibanding kesehatan rakyat. Jika itu terjadi, maka sama saja penerapan tersebut adalah kezaliman yang mengorbankan jutaan nyawa rakyat.

“Jika new normal adalah pembukaan mal mewah sebatas dengan andalkan jaga jarak dan penggunaan masker, maka new normal adalah bentuk kedunguan baru,” ucap Habib Rizieq Shihab melalui salah satu pengacaranya, Damai Hari Lubis di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Secara khusus, Habib Rizieq tidak ingin new normal yang didengungkan hanya untuk menyenangkan pengusaha besar. Seperti dengan pembukaan mal. Sementara pedagang kecil di pasar-pasar tradisional masih dilarang beroperasi.

“Jadi semestinya new normal itu kehidupan normal dengan memadukan norma agama dan aturan kesehatan, sehingga rohani dan jasmani menjadi kuat untuk mengatasi wabah,” paparnya. 

Bencana

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik sikap pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan kebijakan new normal di sejumlah daerah. Alasannya, kebijakan new normal bisa menjadi bencana besar karena dilakukan saat penyebaran virus masih tinggi.

"Salah bila kita gembar gembor New Normal di saat penyebaran yang masih tinggi dan vaksin yang belum ditemukan. Bunuh diri massal namanya," ujar Mardani, Rabu (27/5/2020).

Menurut Mardani, waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan new normal adalah ketika tingkat penyebaran virus sudah menurun drastis. Hal itu yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia yang melonggarkan lockdown ketika virus sudah bisa dikendalikan. Sementara yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. New normal diterapkan saat penyebaran masih tinggi dan bisa menyebabkan peningkatan jumlah positif corona.

"New Normal hanya bisa dilakukan bila kita berhasil menurunkan penyebaran virus. Ini praktik yang standar diberlakukan di seluruh dunia. Perlu kriteria yang ketat seperti perhitungan angka kumulatif kasus COVID-19 dikurangi angka kematian dan angka pasien sembuh. Jika tren kasus aktif belum menurun, new normal seharusnya tidak diberlakukan," jelasnya.

Mardani menuturkan, kebijakan new normal yang diinisiasi pemerintah selalu didorong oleh aspek ekonomi. Pemerintah justru tidak mendengarkan ahli epidemiologi untuk mengambil suatu kebijakan. 

"Dengarkan ilmuwan maupun scientist dalam membuat kebijakan. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka lah panglima sebenarnya di situasi seperti saat ini," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Masih Tinggi

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang. 

“Saat ini saja, PSBB belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak,” ujar Anis Byarwati di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Politisi PKS ini juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata. Oleh karena itu jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal maka justru akan mengkhawatirkan. 

"Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri,” papar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur itu.

Selain itu, sambung Anis, ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi corona terjadi. Hal itu karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana physical distancing tetap dilakukan, para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja. 

“Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan,” tandasnya.