Keterlibatan Itjen Kemendikbud Dalam OTT KPK Tuai Kritik

Safari
Keterlibatan Itjen Kemendikbud Dalam  OTT KPK Tuai Kritik

Jakarta, HanTer - Tindakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) Muchlis R. Luddin yang ikut dalam  OTT terhadap pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dipertanyakan dan menuai kritik. Lantaran keikutsertaannya dalam OTT tersebut tidak sesuai tugas dan perannya di Itjen Kemendikbud.

Menurut alumni UNJ Retno Listiyarti, seorang itjen itu mestinya melakukan pengawasan, pembinaan, hingga pencegahaan penyelewangan.

“Namun, ternyata pegawai Kemendikbud menerima gratifikasi,” tandasnya, saat diskusi online Kampus Merdeka bertajuk “Selamatkan Marwah UNJ Sekarang Juga” via Zoom, Rabu (27/5/2020).

Diskusi yang diikuti oleh lebih dari 150  peserta tersebut menghadirkan pembicara, Dr. Cris Kuntadi, Mantan Auditor BPK,  Dra. Retno Listiyarti, M.Si dan Supriyanto Prasaga, M.Hum, Direktur Lembaga Transformasi Sosial Indonesia.  

Retno melanjutkan, ia tidak mengetahui persis hubungan keduanya. “Saya pikir tidak mungkin tiba-tiba ada asap tanpa ada api. Mungin ini tradisi. Saya menduga ada permintaan, makanya ada pemberian,” ujarnya.

Retno menekankan harus melihat masalah dari semua sisi. Sebab kemungkinan besar, kata dia, yang seharusnya dibenahi adalah Kemendikbud.

“Jangan diarahkan ke UNJ saja. Tapi Kemendikbud diselidiki juga. Apakah betulan ada permintaan uang? Itulah tugas Itjen sendiri, mencari tahu apakah ada penyelewengan dan lain-lain. Kalau ada, harusnya lakukan pembenahan,” paparnya.

Retno menyarankan penyelesaian kasus dilakukan dengan pendisiplinan pegawai, bukan hukum. “Saya berharap Mendikbud Nadiem memandang masalah dengan jernih dan adil. Saya juga berharap Kemendikbud melakukan pembenahan dan penyelidikan. Kalau memang tidak bersalah atau tidak ada  upaya keterpakasaan memberi uang itu ya nanti bisa dibahas urusannya,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial Indonesia, Supriyanto Prasaga menilai  kemungkinan Rektor UNJ dijebak oleh oknum Itjen Kemendikbud lantaran ada masalah internal. KPK dimanfaatkan oleh oknum Itjen untuk melakukan OTT terhadap pejabat UNJ yang memberikan THR kepada Kemendikbud beberapa waktu lalu.

Bukti KPK dimanfaatkan oknum Itjen dapat dilihat dari kejanggalan dalam proses OTT.  Secara hukum, OTT yang dilakukan KPK tidak memenuhi prosedur yang berlaku. KPK hanya mendapatkan informasi dari Itjen terkait dugaan pemberian THR.  Hal ini yang membuat KPK melimpahkan kasus kepada Polda Metro Jaya karena tidak menemukan unsur penyelenggaraan negara.

“Ada kejanggalan disini. Bagaimana KPK melakukan OTT usai mendapatkan laporan dari oknum Itjen Kemendikbud. Makanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya,” jelas Supriyanto.

Sementara itu, mantan Itjen Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan, sebagaimana banyak Itjen di kementerian lainnya, ia berkerja sama dengan KPK. Kerjasama itu terkait pencegahan. Misalnya, pemetaan kecurangan, gratifikasi dan lainnya sehingga sudah dibuat upaya pencegahan. Selain KPK, jika ada dugaan kecurangan juga dilaporkan ke Bareskrim.

Cris mengatakan di Kemenhub ada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Melalui UPG, Kemenhub mencari upaya bagaimana agar tidak terjadi kecurangan. Bahkan unitnya mengawal dari eselon satu sampai ke atasnya. Jika ada yang menerima gratifikasi maka penerima gratifikasi itu wajib lapor ke UPG.

“Nah, nanti UPG yang bakal melaporkan ke KPK,” pungkasnya.

#Ott   #kpk   #kemendikbud   #unj