Jaga Marwah Kampus, IKA UNJ Minta Semua Pihak Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Safari
Jaga Marwah Kampus, IKA UNJ Minta Semua Pihak Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Jakarta, HanTer -Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian atas sejumlah pihak dari UNJ dan Kemdikbud, termasuk Rektor UNJ, membuat Ikatan Alumni (IKA) UNJ sebagai wadah resmi organisasi Alumni UNJ bersikap.

 

"Semua pihak harus menghormati pihak KPK dan Kepolisian untuk bekerja profesional memproses kasus ini," kata Ketua Umum IKA, Juri Ardiantoro dalam keterangannya, Rabu (27/5/2020).

 

Menurut Juri, Rektor dan pihak pihak yang diperiksa pihak kepolisian adalah sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan oleh karena itu IKA UNJ menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Alumni UNJ juga mendukung pemulihan martabat dan nama baik UNJ dari berbagai tindakan dan usaha yang mencorengnya.

 

"Oleh karena itu, alumni meminta semua pihak tidak mempolitisasi kasus ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan penegakan hukum dan usaha menjaga nama baik UNJ," jelasnya.

 

Juri pun meminta kepada Rektor dan pimpinan UNJ untuk dapat menjelaskan secara terbuka kepada seluruh keluarga besar UNJ dan masyarakat tentang kasus ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi  yang tidak benar. Alumni UNJ meminta dan pimpinan UNJ serta seluruh sivitas akademika UNJ untuk tetap fokus bekerja keras mewujudkan UNJ dengan reputasi Asia.

 

"Dan kepada alumni unutk tidak menyurutkan kiprah dan partisiapsinya mendukung dan memperbaiki reputasi UNJ tersebut," pungkasnya.

 

Diketahui, Rabu (20/5/2020), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Dalam OTT itu, sejumlah pihak disebut terlibat dan tertangkap, salah satunya Rektor UNJ Komaruddin. KPK selanjutnya memeriksa Rektor UNJ Komarudin dan sejumlah pejabat di lingkungan kampus tersebut.

 

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan,

OTT tersebut berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pejabat di Kemendikbud.

Tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan mengamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000.

 

Dugaan adanya korupsi dalam kasus ini berawal dari langkah Rektor UNJ Komarudin pada 13 Mei 2020 yang diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor.

 

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana.

 

Pada tanggal 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37.000.000 ke kantor Kemendikbud selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud ) masing-masing sebesar Rp 1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud.

 

Selanjutnya KPK melakukan serangkaian pemeriksaan antara lain terhadap Komarudin (Rektor UNJ), Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ), Sofia Hartati (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan), Tatik Supartiah (Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud), Diah Ismayanti (Karo SDM Kemendikbud), Dinar Suliya (Staf SDM Kemendikbud), dan Parjono (Staf SDM Kemendikbud).

 

"Setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara, sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," jelas Ali Fikri.

#Kpk   #unjj   #rektor   #kemendikbud