Pernyataan Sikap DPP Bakomubin Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

Red
Pernyataan Sikap DPP Bakomubin Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila
(Ist)

Jakarta, HanTer - Dewan Pengurus Pusat Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (DPP Bakomubin) menyampaikan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Mencermati situasi politik dewasa ini, antara lain Sidang Paripurna DPR-RI (12/5/2020), yang telah mengesahkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi Usul Inisiatif DPR-RI, di tengah situasi dan kondisi di mana seluruh komponen bangsa sedang fokus menghadapi wabah Covid-19, yang hingga saat ini belum dapat teratasi secara tuntas,” kata Ketua Umum DPP Bakomubin, Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathudin dalam pernyataan sikap DPP Bakomubin yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (23/5/2020).

Pernyataan Sikap DPP Bakomubin itu ditandatangani oleh Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathudin sebagai Ketua Umum, dan Dr. KH. Anwar S. Adiwijaya. “Dengan ini, kami DPP BAKOMUBIN menyatakan menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP),” tegasnya.

Alasan penolakan itu diantaranya, lantara pada 1 Oktober 1965, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena kegagalan pemberontakan G30S/PKI, yang akan mengubah Panca Sila (Lima Dasar) Negara, disebutkan bhw ciri pokoknya adalah Tri Sila (Tiga Dasar) dan di kristalisasi menjadi Eka Sila (Satu Dasar) atau Gotong Royong.

“Hal ini sangat bertentangan dengan dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang materinya memuat Panca Sila, bukan Tri Sila, atau Eka Sila.”

Haluan Ideologi Pancasila dijadikan Pedoman Penyelenggara Negara untuk kebijakan Pembangunan Nasional, sedangkan MPR-RI sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat, telah menyepakati adanya 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Artinya, kalo hanya berdasarkan Haluan Ideologi Pancasila, maka bisa memicu perpecahan didalam negeri,” tandasnya.

DPP BAKOMUBIN, menolak keras upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan ganti rugi, terhadap pemberontak, penghianat, dan pelaku kudeta Peristiwa Madiun 1948, dan Peristiwa G 30 S/PKI/1965. Dalam hal ini, PKI telah dinyatakan sebagai Organisasi atau Partai Politik Terlarang, berdasarkan TAP/MPRS/XXV/1966, dan UU NO. 27 Tahun 1999, tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Selain itu, menyerukan dan mengajak seluruh komponen bangsa agar tetap waspada terhadap Bahaya Laten Komunis deng wajah Komunis Gaya Baru (KGB), dan juga mengingatkan Penyelenggara Negara, baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif, agar jangan membuat kebijakan yang mengikutsertakan dan memasukkan Ideologi Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, karena bertentangan dengan Panca Sila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).