Penggugat Perppu Corona Menunggu Jokowi di MK Untuk Jelaskan Pasal Kebal Hukum

Safari
Penggugat Perppu Corona Menunggu Jokowi di MK Untuk Jelaskan Pasal Kebal Hukum

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak yang menggugat Perppu No 1 Tahun 2020 menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/5/2020). Mereka menunggu Jokowi untuk menjelaskan kepada para Hakim MK, dan publik Indonesia tentang Perppu No 1 Tahun 2020, yang telah mendapat persetujuan DPR.

Kehadiran Jokowi sangat dinantikan untuk memberikan penjelasan atas Perppu Corona tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, berharap Presiden Jokowi yang hadir langsung karena dalam surat panggilan MK disebut agenda mendengar keterangan Presiden, Jokowi yang menandatangani Perppu Corona.

“Kami sangat membutuhkan kehadiran Presiden Jokowi untuk menyampaikan secara langsung dari lisannya sendiri untuk menjelaskan dibutuhkannya Perppu Corona khususnya urgensi kekebalan absolut pejabat keuangan sebagaimana rumusan pasal 27 Perppu Corona,” ujar Boyamin.

Boyamin menuturkan, jika yang hadir hanya level menteri maka pihaknya dan seluruh rakyat Indonesia pasti kurang puas dikarenakan sebaik apapun menteri menjelaskan materi Perppu akan timpang dikarenakan bukan dari pucuk pimpinan pemerintahan. 

"Kita ingin mendengar langsung dari sang dirijen negeri ini akan dibawa kemana irama negeri ini untuk menghadapi corona dengan gemilang atau sebaliknya," jelasnya.

Selain MAKI,  pihak lain yang menunggu kehadiran Jokowi di antaranya yakni, Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan, (KMPK) yang di motori oleh Prof Din Syamsuddin DKK dan Prodem, pimpinan Iwan Sumule yang beserta ratusan aktifis lainnya juga akan gugat ke MK Perppu Corona tersebut. 

Kebal Hukum

Di antara pasal-pasal yang paling di tentang adalah pasal 27, yang menberikan hak imunitas kepada pngguna keuangan Negara untuk tidak diadili, sekalipun di temukan penggunaan anggaran yang menyimpang dan merugikan negara. Keterangan Jokowi sangat diperlukan untuk menjelaskan adanya pasal kebal hukum tersebut.

"Terus terang, banyak yang resah atas Perppu Corona yang di setujui DPR itu. Karena UU itu selain, membunuh 12 UU, juga memboleh kan penggarongan keuangan Negara tanpa rasa tanggung jawab," kata Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi, Selasa (19/5/2020).

Oleh karena itu, sambung Muslim, kehadiran Jokowi pada sidang Rabu (20/5/2020) untuk memberi penjelasan sangat dinantikan. Jokowi tidak boleh diwakilkan oleh Menteri atau Pejabat eselon dibawahnya. Sebagai kepala Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Jokowi harus berani mempertanggung jawabkan usulan Perppu Corona tersebut. 

"Selain pasal dibolehkannya penggarongan keuangan negara di Perppu itu, juga terdapat upaya penyelamatan kekuasaan atas batas utang negara yang tidak melampaui 3% PDB, yang di longgaran melibihi 3% itu; terlihat Presiden Jokowi ingin meloloskan diri dari upaya Impeachment, pemakzulan, pada mana kondisi hutang yang langgar UU Keuangan Negara dan terancam dijatuhkan dari kursinya," jelasnya.

Muslim menyebut, upaya Perppu di tengah pandemi Corona ini, sangat nampak jelas, kental penyelamatan kursi kekuasaan dan penggarongan keuangan negara dibanding dengan upaya-upaya pemerintahan Jokowi untuk atasi kemelut Corona. Lebih aneh lagi Perppu Corona itu hanya berlaku hingga 2022. Oleh karenanya, motif mencari keselamatan kekuasaan nampak lebih dominan, ketimbang perbaikan ekonomi dan penyelamatan kesehatan masyarakat.

#Jokowi   #perppu   #anggaran   #corona