Anggota DPR: Proyek Pertambangan Tidak ke BUMN Bukan Berarti Tak Nasionalis

Safari
Anggota DPR: Proyek Pertambangan Tidak ke BUMN Bukan Berarti Tak Nasionalis
Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Maman Abdurrahman menyatakan ada pemikiran yang salah dan sempit, jika ada proyek pertambangan tidak diberikan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dianggap tidak nasionalis. Padahal jika dianalogikan anak kandung diberikan proyek malah rugi tapi ketika diberikan ke anak tiri malah bisa untung maka proyek tersebut pasti akan diberikan ke anak tiri.

"Nasionalisme tidak dilihat dari situ. BUMN tidak tentu ambil juga, kalau kita tidak perpanjang PKP2B,  kontrak itu 7 kontraktor, lalu siapa yang meneruskan, nah BUMN kita punya duit dan profesionalisme gak? Inalum aja tugas bikin smelter aja gak jalan. Jadi kita tidak mengecilkan BUMN tapi kita harus realistis," ujar Maman saat diskusi online bertema "Revisi UU Minerba untuk Siapa?", Selasa (19/5/2020).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, BUMN memiliki keterbatasan. Kemampuan BUMN mengelola asset load terlalu tinggi. Oleh karena itu jangan benturkan antara BUMN dengan swasta. Pihaknya setuju proyek pertambangan diserahkan ke swasta agar pekerja di sektor pertambangan ini tetap aman. Namun demikian pihaknya juga senang jika BUMN maju dan berkembang dengan memikii aset yang besar tapi harus dilihat proporsionalitas dan kemampuannya seperti Blok Mahakam dan Blok Rokan dan lainnya yang dimiiliki Pertamina.

"Cuma kita lakukan evaluasi karena orientasinya adalah hasilnya, semangat ke BUMN harus diberikan. Namun situasi dan keadaan harus dilihat, apakah BUMN mampu kelola 75 persen itu. Jangan sampai ketika dipegang BUMN, asetnya nanti turun sehingga menganggu energy kita dan menganggu penerimaan negara," paparnya.

Maman memaparkan, dalam Pasal 33 UUD 1945, tidak ada spesifikasi proyek pertambangan harus diberikan ke BUMN, tapi memang dikuasai negara tapi ada ragam bentuk penguasaan negara. Maman pun setuju jika 7 PKP2B tetap harus dikontrol. Karena jika didiamkan dan tidak dipantau maka ada potensi penyelewengan. Karena jangankan BUMN maka siapa pun juga bisa berpotensi menyelewengkan.

"Diam -diam membahas revisi UU Minerba bukan hanya 3-4 bulan terakhir, ini udah dimulai 2015, carry over hanya menghlangkan mekanisme, tapi substansi dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) per pasal kita bahas semuanya. Jangan dipelintir seakan- akan ini diem diem, kita libatkan DPD, akademisi," jelasnya.

Maman meminta agar tidak berpikir suudzon (buruk) terhadap kinerja DPR. Oleh karena itu harus bangun prinsip khusnudzilon. Karena itu DPR membahas RUU Minerba agar BUMN bisa maju ke RUU Migas. Hanya saja kebetulan karena selesainya RUU Minerba di 3 bulan terakhir maka menjadi polemik di masyarakat. Padahal jika DPR tidak mendengar aspirasi publik maka bisa saja pihaknya menunda RUU Minerba, apalagi ada isu Covid 19.

"Justru ini berkepentingan, salah satu dampak Covid itu adalah banyak PHK maka kita berikan kepastian agar bisa mendapat kepastian hukum agar tidak ada PHK besar besaran di sektor minerba," tandasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengakui, revisi UU minerba perlu dilakukan karena banyak perkembangan yang terjadi. Namun, yang menjadi masalah RUU Minerba sudah disiapkan di Prolegnas 2015-2019 tapi last minute dibahas yakni jelang berakhirnya masa bakti. Oleh karena itu kenapa disiapkan 4,5 tahun tapi tidak banyak yang dibahas.

"Kalau memang banyak perkembangan, dan dalam 3 bulan ditengah banyak isu bisa selesai dalam rapat tertutup, sampai-sampai DPD tidak dilibatkan.  Jadi sangat nyata pelanggaran nyata konsitusi, ada surat ke DPD setelah ada protes dari masyarakat," paparnya.

#DPR   #Bumn   #tambang