Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pelonggaran PSBB

Safari
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pelonggaran PSBB
Petugas PSBB

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Sipil menolak persiapan Pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena pelonggaran tersebut diambil tidak didasarkan pada data dan rasional kesehatan publik melainkan lebih pada kepentingan politik. Kebijakan politik untuk masalah kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa data kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan utama adalah wujud kegagalan pemerintah melindungi warga.

"Dalam kaca mata hukum perbuatan semacam ini adalah bukti adanya pelanggaran HAM by commission dan karenanya akibat yang menyertai kebijakan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini," kata Muhamad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Isnur menilai, untuk melancarkan kebijakan tersebut maka tampak adanya agenda setting seperti survei-survei dan penonjolan kebijakan di negara-negara lain tentang mulai dibukanya kekarantinaan kesehatan. Padahal survei dan penonjolan kebijakan tersebut mengandung sesat pikir yang disengaja untuk menggiring opini dan memframing warga bahwa sudah saatnya sekarang membuka kekarantinaan kesehatan.

"Perbandingan harus yang setara atau ekuivalen. Misal, tidak mungkin membandingkan rasa lezat kari kambing dengan buah mangga," paparnya.

Isnur menyebut, kebijakan-kebijakan negara lain melonggarkan karantina rata-rata diambil berdasarkan kurva epidemiologi Covid-19 yaitu telah menurunnya data penularan per hari yang ditunjukkan selama 14 hari. Kurva tersebut akan valid apabila ada tes massal yang akurat sesuai proporsi jumlah penduduk. Sementara Indonesia belum melakukan test massal yang proporsional, tracing yang agresif seperti negara-negara yang dirujuk tersebut.

Negara-negara tersebut bahkan sudah jauh lebih lama melakukan lockdown, sesuatu yang Indonesia selalu hindari dengan berbagai alasan. Dari data yang belum diketahui validitasnya karena sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk saja kurva Indonvesia belum menurun malahan naik terus, demikian pula dengan persentase penularan per harinya.

Angka tes Covid -19 di Indonesia masih di bawah rata-rata apabila dibandingkan dengan Asean. Tingkat tes di Indonesia adalah 628 per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Singapura 30.000 per satu juta penduduk dan Malaysia yang mencapai 7500 per 1 juta penduduk. Selain itu, belum semua provinsi memiliki laboratorium dan tenaga yang siap untuk melakukan pengetesan.

"Rendahnya rasio pengetesan ini bisa menyulitkan kita untuk memeriksa apakah sebetulnya sudah melewati titik puncak pandemik atau belum secara nasional. Keputusan untuk melonggarkan tanpa tes yang cukup sama saja menambah beban bagi kapasitas medis lokal maupun pusat," jelasnya.

Isnur menegaskan, patut diperhatikan bahwa PSBB di berbagai daerah sangat bervariasi kedisiplinan tingkat pelaksanaan serta ada perbedaan waktu pelaksanaan seperti DKI Jakarta yang sudah mulai lebih dulu sementara Jawa Barat dan Gorontalo mulainya belakangan. Buka tutupnya kebijakan transportasi publik turut memberi andil akan perbedaan kualitas PSBB di berbagai daerah. Oleh karena itu, menyamakan situasi Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah jauh lebih dulu menerapkan PSBB dengan disiplin sangatlah di luar akal sehat.

"Kami menolak pelonggaran PSBB dan kembali mendesak Pemerintah untuk tetap melakukan tes masif dan tracing yang agresif, sembari meningkatkan dukungan sosial ekonomi bagi warga yang terdampak Covid-19," tandasnya.

Selain YLBHI, Koalisi Masyarakat Sipil digerakkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR),

AMAR (Amnesty International Indonesia), Indonesia Corruption Watch (ICW, Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK), Kios Ojo Keos, Koalisi Warga Lapor COVID-19,Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru, Migrant Care, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Protection International, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Transparency International Indonesia (TII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), WatchDoc dan Yayasan Perlindungan Insani.

Presiden Jokowi

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa belum akan ada pelonggaran dalam pelaksanaan PSBB dalam waktu dekat. "Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul. Nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Senin (18/5/2020).

Presiden mengatakan pemerintah memang tengah menyiapkan pelonggaran. Namun hal itu baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Keputusan akhirnya baru akan diambil jika data di lapangan sudah kuat. "Biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," kata Jokowi.

Untuk pekan ini maupun pekan-pekan berikutnya, pemerintah masih akan tetap berfokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Presiden mengatakan telah meminta kepada Kapolri dan dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan selama PSBB.

"Perlu diingat juga bahwa yang kita larang mudiknya, bukan transportasinya," kata Jokowi. Transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran. “Juga urusan ekonomi esensial tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat.”