MA, MPR, DPR Buruh Tolak Kenaikan, Din: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Kezaliman yang Nyata

Safari/Alee
MA, MPR, DPR Buruh Tolak Kenaikan, Din: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bentuk Kezaliman yang Nyata

Jakarta, HanTer - Meski Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya melarang menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan juga mendapat penolakan dari kalangan wakil rakyat, pemerintah tetap menaikkannya. 

Karuan saja keputusan pemerintah ini dikecam berbagai kalangan. Tokoh nasional M Din Syamsudin mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat Wabah Corona, Pemerintah menambah kesusahan itu.

“Kita menuntut Pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience,” kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima Harian Terbit, Jumat (15/5/2020).

Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan, patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada Rumah Sakit, ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Tak Taat Hukum

Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, Presiden dinilai bermain-main dengan Putusan MA dan tidak menghormati hukum. “Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Karena MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangan, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya, Dalam Putusan MA 7P/2020, terdapat kaidah hukum yang dinyatakan hakim agung bahwa kebijakan menaikkan iuran BPJS melanggar hukum sebab tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Arif menilai, meskipun nominal kenaikan iuran dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 berbeda, namun tindakan mereplikasi kebijakan serupa dengan dasar yang sama hanya menunjukan Presiden bermain-main dengan Putusan MA dan tidak menghormati hukum. 

Dengan demikian, kata Arif, maka Jokowi telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi pengaturan yang telah dinyatakan tidak sah. "Tindakan ini merupakan pelecehan terhadap prinsip dasar negara hukum dalam UUD 1945," tegasnya. 

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengaku enggan menanggapi penerbitan Perpres soal iuran BPJS Kesehatan. Sebab, katanya, itu ranah pemerintah. "MA tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah," kata Andi, Kamis (14/5/2020).

Ramai-ramai Menolak

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditunda hingga masa pandemi COVID-19 berlalu. "Setelah COVID-19 selesai, tetapi dilihat dulu upah kami naik juga atau tidak," kata Ketua SPSI Surakarta Wahyu Rahadi di Solo, Kamis.

Ia mengatakan kebijakan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak mudah diikuti oleh para buruh karena mereka tidak hanya membayar iuran untuk dirinya sendiri tetapi juga seluruh anggota keluarga.

"Banyak dari kami yang sudah dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, dan tidak ada lemburan. Ini sangat memberatkan pekerja dan perusahaan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan tetap menolak kebijakan pemerintah yang tetap menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Dari awal Komisi IX, baik di internal, di rapat gabungan antar komisi, sampai rapat dengan Ketua DPR menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terakhir, Mahkamah Agung juga atas desakan rakyat menolak Perpres yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Ribka di Jakarta, Kamis.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan dengan adanya putusan MA)\ yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Komisi IX DPR sebenarnya berharap pemerintah tinggal menjalankan saja.

Namun, lanjutnya, tanpa diduga pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang disebut-sebut telah menjalankan putusan MA tersebut, tetapi tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya wabah COVID-19, rakyat sedang terhimpit. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bingung dengan kontrakan rumah. Jangan karena masyarakat sudah diberi sembako, lalu iuran BPJS Kesehatan tetap dinaikkan," tuturnya.

Malu Dua Kali

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berharap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo merasa malu bila kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sudah dibatalkan MA setelah digugat masyarakat. Berkaca dari kemenangan gugatan itu, bukan tidak mungkin Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 digugat kembali dan dimenangkan MA lagi," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 karena para hakim agung menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak pada waktu yang tepat. Putusan tersebut terbit sebelum terjadi pandemi COVID-19.

"Putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bisa menjadi yurisprudensi. Kalau sampai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dibatalkan lagi, bisa membuat malu Presiden," tuturnya.

Kaji Ulang

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II mandiri pada Juli 2020, yang tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, dilansir Antara.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5) dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada Rabu (6/5).

Perpres 64/2020 mengatur perubahan besaran iuran dan bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Iuran kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu berlaku 1 Juli 2020 dan iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu berlaku 1 Juli 2020. Iuran kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu berlaku pada 2021.

#BPJS   #Kesehatan   #iuran   #jokowi