Tajuk: Mengkaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 

***
Tajuk: Mengkaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 

Di saat ekonomi masyarakat semakin sulit dan banyaknya warga yang kena PHK akibat terdampak pandemi COVID-19, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya, pada 2019 Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Di sisi lain, saat ini hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Saat banyak juga pabrik yang tutup alias bangkrut, pengemudi online yang tidak sanggup membayar cicilan kendaraannya. Tapi ironisnya, pemerintah malah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Karuan saja kenaikan iuran BPJS itu ditolak banyak kalangan. Alasanya kenaikan ini masalah sensitive di tengah wabah. Seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan iuran itu atau setidaknya ditunda dulu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran yang dimulai Juli 2020 ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

Menko Airlangga mengatakan meski terjadi kenaikan, namun pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja khususnya pekerja mandiri kelas III.

Untuk itu, kata Airlangga, ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp80.000 dan peserta mandiri kelas II menjadi Rp100.000 dari Rp51.000. Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 dari Rp42.000.

Namun, pada 2021 untuk peserta mandiri kelas III, iuran yang dibayar peserta menjadi Rp35.000 karena pemerintah memberikan subsidi menjadi Rp7.000.

Sebelumnya, pada 2019 Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Kita berharap pemerintah bisa mendengarkan berbagai penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai akan memberatkan masyarakat yang saat ini masih dirundung kesusahan akibat wabah Covid-19.   

Aktivis Natalius Pigai mengemukakan, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski Mahkamah Agung telah membatalkan. Presiden membebani rakyat miskin di tengah Covid-19, ekonomi, pangan, listrik naik, BBM tidak turun.

Dalam kebijakan tersebut, pembiayaan kesehatan sekan dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Padahal hal itu bertentangan dengan tugas negara. Menurut Pigai, jaminan atas kesehatan itu kewajiban negara (obligation to fulfill on human right).

Anggota Fraksi Partai NasDem di DPR, Sri Wulan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan kenaikan iuran BPJS ditengah pandemi COVID-19 ini.

Menurutnya, kenaikan Iuran BPJS di tengah situasi kebatinan warga menghadapi tantangan ditengah pandemi dan tantangan situasi ekonomi dirasakan kurang sensitif dan dapat berefek negative.

Tentu masyarakat menginginkan pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, namun setelah situasi kembali normal dengan diawali perbaikan tata kelola lebih dahulu, masyarakat tentu bisa menerima kenaikan.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditunda hingga masa pandemi COVID-19 berlalu. Kebijakan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak mudah diikuti oleh para buruh karena mereka tidak hanya membayar iuran untuk dirinya sendiri tetapi juga seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, itu akan jadi beban kalau iurannya naik.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II mandiri. Hal ini mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Kita sepakat denga Ketua MPR, meskipun kenaikan iuran BPJS nominalnya sedikit berbeda, namun langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini.

Pemerintah segera memberikan sosialisasi dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bertolak belakang dengan kembali normalnya iuran BPJS Kesehatan yang beberapa waktu lalu diputuskan MA.

Harapan kita hendaknya pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan menyampaikan bahwa peserta mandiri adalah kelompok masyarakat pekerja informal yang perekonomiannya sangat terdampak pandemi COVID-19.

Harus diingat bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat.

Tentu saja kita berharap pemerintah tidak mengabaikan keputusan Mahkamah Agung (MA). Pemerintah seharusnya mengedepankan pertimbangan hukum Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

#BPJS   #Kesehatan   #iuran