Harga BBM Tidak Turun Malah Menaikkan Iuran BPJS, Anggota DPR: Presiden Offside

Oni
Harga BBM Tidak Turun Malah Menaikkan Iuran BPJS, Anggota DPR: Presiden Offside
Anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty

Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty angkat bicara mengenai keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Jokowo Widodo karena menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik wabah corona melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Ia menyebut, keputusan menaikan iuran BPJS tidak saja menabrak putusan Mahkamah Agung yang membatalkan usulan penetapan iuran BPJS sebelumnya, namun menampilkan wajah pemerintah sesungguhnya minus nurani kepada wong cilik.

"Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden malah menabrak putusan tersebut dengan menaikan iuran BPJS. Tanda jika wajah pemerintah saat ini defisit nurani," ujar Anggota Komisi VII DPR itu melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Sikap Presiden soal iuran BPJS, kata Saadiah, linier dengan sikap ambivalen terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga BBM yang harusnya diturunkan, ketika seluruh harga minyak mentah dunia saat ini rendah dan faktor pembentuk harga BBM sudah seharusnya mengalami penyesuain, namun harga BBM malah tidak turun-turun.

"Harga BBM yang seharusnya turun, tidak diturunkan. Kebijakan diperparah dengan menaikan iuran BPJS. Keputusan MA menolak usulan kenaian iuran BPJS malah tidak dianggap sama sekali oleh pemerintah. Presiden offside," sebut Saadiah.

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS semakin menambah daftar beban rakyat yang terpuruk di tengah wabah corona. Saat daya beli masyarakat semakin turun karena PHK dan kehilangan mata pencaharian, pemerintah malah menambah gelisah "wong cilik" dengan menaikan iuran BPJS.

"Negara harusnya hadir. Menampakan solusi untuk menyelesaikan beban rakyat yang kian berat karena wabah covid. Buka menimpakan tambahan beban dengan kebijakan tak popular, menaikan harga BPJS. Rakyat semakin sesak menghadapi situasi demikian," imbuhnya.

Saadiah menyampaikan, secara tegas Mahkamah Agung menetapkan dalam keputusannya bahwa kesalahan dan fraud dalam pengelolaan dan pelaksanaan program BPJS yang menyebabkan defisit tidak boleh dibebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran kepesertaan. Apalagi dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

"Masalah defisit dana jaminan sosial yang digembar-gemborkan pemerintah diakibatkan oleh fraud dalam pengelolaan. Ini malah dipindahkan bebannya kepada rakyat. Rakyat sudah mensubsidi negara dengan membeli BBM mahal, sekarang rakyat dipaksa membayar iuran BPJS lebih mahal untuk menutupi dampak dari fraud dalam pengelolaan BPJS,"  kata Saadiah menyesalkan.

Baik pandangan hukum maupun etis, menaikan iuran BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang minum empati terhadap rakyat. "Tidak etis. Seharusnya memberi solusi, malah negara tidak hadir untuk memberi kepastian perlindungan bagi rakyat," ungkapnya.

#BPJS   #Kesehatan   #iuran   #presiden   #jokowi   #corona   #covid-19   #bbm