Dinilai Tabrak Beragam Aturan, IHW Gugat Kepala BPJPH

Safari
Dinilai Tabrak Beragam Aturan, IHW Gugat Kepala BPJPH
Sekertaris IHW, Raihani Keumala, SH

Jakarta, HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) menggugat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan diajukan karena BPJPH dinilai telah menabrak UU JPH, PP Nomor 33 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tanggal 12 November 2019.

"Gugatan telah terdaftar sesuai Perkara Nomor:184/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (14/5/2020)," kata Raihani Keumala, SH, Sekretaris IHW di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Raihani menuturkan, sebelum gugatan diajukan, pihaknya telah memperingatkanya Kepala BPJPH berkali-kali baik melalui Surat Resmi maupun melalui berbagai forum diskusi dan seminar. Bahkan IHW kerap menjadi Narasumber bersama dengan Sukoso, Kepala BPJPH guna membahas pentingnya jaminan produk halal untuk masyarakat. Namun surat-dan teguran yang disampaikan tidak pernah ditanggapi.

Puncak dari kesalahan fatal yang dilakukan oleh "Sukoso adalah meresmikan  PT. Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanudin sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tanpa melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," jelasnya.

Raihani menilai, perbuatan BPJPH yang meresmikan PT. Sucofindo dan Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanudin sebagai LPH tanpa melibatkan dan tanpa bekerjasama dengan MUI sebagaimana yang telah diamanati UU JPH dan Peraturan Pelaksananya merupakan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat,  khususnya dunia usaha.

"Karena hasil pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH PT. Sucopindo dan LPH Unhas berpotensi cacat hukum, oleh karena tidak sesuai Undang-Undang," tandasnya.

Lebih lanjut Raihani memaparkan,BPJPH dibawah kepemimpinan Sukoso telah melakukan perbuatan dan menabrak UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (PP No 31 Tahun 2019) dan turunannya yang seharusnya dijadikan acuan dalam melaksanakan Sistem Jaminan Halal.

"Fakta bahwa BPJPH tidak perform dan tidak capable dalam melaksanakan amanah sebagai BPJPH sudah sangat jelas yakni dengan diterbitkanya Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019 tanggal 12 November 2019 yang memberikan kembali kewenangan Kepada MUI dan LPPOM MUI untuk menyelenggarakan Sertifikasi Halal,  sampai BPJPH benar-benar telah siap. Hal ini sekaligus membuktikan BPJPH tidak memiliki kapasitas yang baik untuk melaksanakan amanah sebagaimana ketentuan UU JPH," tandasnya.

Raihani menegaskan, BPJPH sebagai suatu lembaga yang merupakan stakeholder dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal, seharusnya mengetahui dan memahami keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Jaminan Halal. Namun BPJPH  justru menabrak dan melawan hukum dengan secara sadar dan sengaja melaksanakan kewenangannya tanpa berlandaskan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah Sertifikasi Halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntanbilitas dan transparansi.

Raihani mengakui, atas pelanggaran BPJPH, pihaknya telah menyampaikan Surat Nomor 31/IHW/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Klarifikasi dan meminta kepada BPJPH agar Menarik Kembali Pernyataanya. Surat tersebut juga untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi berkaitan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar peresmian PT. Sucofindo sebagai LPH tanpa melibatkan MUI dan dilakukannya pemberitaan atas hal tersebut.

"Namun kami tidak pernah mendapatkan tanggapan atas surat dimaksud dari BPJPH. Tidak ditanggapinya surat kami pun sudah terjadi pada kesempatan yang lalu, dimana kami bersurat sebanyak 2 sampai 3 kalinya baru mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis masih menunggu klarifikasi dari Kepala BPJPH Sukoso.

#Ihw   #bpjph   #halal