Membuat Rakyat Makin Susah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikecam

Safari
Membuat Rakyat Makin Susah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikecam

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Perpres Nomor 64 tahun 2020 untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diterbitkan Presiden Jokowi akan membuat rakyat sakit hati terhadap pemerintah. Karena saat ini rakyat sedang susah menghadapi wabah virus Covid -19 tapi pemerintan justru malah membuat rakyat susah dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Wong keadaan ekonomi keluarga kelas menengah dan bawah saja sudah ambruk akibat banyak PHK. Usaha kecil menengah sudah banyak yang tutup dimana pengusahanya saja sudah banyak yang enggak mampu bayar angsuran bank alias macet sudah 5 bulan. Ini kok malah BPJS Kesehatan iurannya dinaikan sungguh enggak pakai otak dan tidak melihat realitas keadaan ekonomi dan sosialnya masyarakat," ujar Arief di Jakarta, Rabu (15/5/2020).

Arief menuturkan, saat ini hampir jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Saat banyak juga pabrik yang tutup alias bangkrut, pengemudi online yang tidak sanggup membayar cicilan kendaraannya. Tapi ironisnya, pemerintah malah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Tidak Tepat

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan tidak tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat pandemi COVID-19.

“Ini masalah yang sensitif, di tengah wabah, pemerintah menaikkan (iuran). Walaupun pemerintah punya argumentasi yang kuat pun, itu pasti akan ditanggapi miring,” katanya di Jakarta, Rabu.

Direktur Riset Core itu menyadari jika penyesuaian iuran tersebut sebagai bagian dari penyehatan keuangan BPJS Kesehatan termasuk memperbaiki jaring pengaman kesehatan.

Namun, lanjut dia, seharusnya pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan iuran itu ketika melakukan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rencananya dilakukan pada 2021.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran yang dimulai Juli 2020 ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.

Menko Airlangga mengatakan meski terjadi kenaikan, namun pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja khususnya pekerja mandiri kelas III.

“Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini tetap yang diberikan subsidi. Untuk yang lain tentu diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan,” katanya melalui konferensi video.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp80.000 dan peserta mandiri kelas II menjadi Rp100.000 dari Rp51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp16.500 dari Rp42.000.

Namun, pada 2021 untuk peserta mandiri kelas III, iuran yang dibayar peserta menjadi Rp35.000 karena pemerintah memberikan subsidi menjadi Rp7.000.

Sebelumnya, pada 2019 Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Memberatkan

Sementara itu, mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan masyarakat yang saat ini masih dirundung kesusahan akibat wabah Covid-19.   

"Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski Mahkamah Agung telah batalkan. Presiden membebani rakyat miskin di tengah Covid-19, ekonomi, pangan, listrik naik, BBM tidak turun," kritik Natalius Pigai di akun Twitternya, Rabu (13/5/2020). 

Dalam kebijakan tersebut, pembiayaan kesehatan sekan dibebankan seluruhnya kepada masyarakat. Padahal hal itu bertentangan dengan tugas negara. "Jaminan atas kesehatan itu kewajiban negara (obligation to fulfill on human right)," tandasnya. 

Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

#BPJS   #Kesehatan   #iuran   #jokowi