Soal Sanksi Bagi Umat Tetap ke Masjid, Survei Komnas HAM Dinilai Tendensius dan Sudutkan Umat Islam

Safari
Soal Sanksi Bagi Umat Tetap ke Masjid, Survei Komnas HAM Dinilai Tendensius dan Sudutkan Umat Islam
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi survei Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai tendensius hanya ditujukan terhadap umat Islam terkait pemberian sanksi sosial dan denda kepada umat yang tetap pergi ke masjid saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Survei tersebut sangat tendensius, melanjutkan pola Islamophobia dan ketidakadilan terhadap umat Islam di Indonesia. HNW mengingatkan bahwa fakta COVID-19 bermula bukan dari komunitas umat Islam, melainkan dari Wuhan, China,” kata HNW dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

HNW menolak adanya pemberian sanksi kepada umat yang tetap pergi ke masjid tersebut, karena penyebaran COVID-19 tidak membedakan latar agama dan profesi. "Apalagi survei itu menyertakan opsi sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berjamaah di masjid pada bulan Ramadhan saat pemberlakuan PSBB," kata HNW dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Hal itu dikatakannya terkait survei daring yang dilakukan Komnas HAM bahwa masyarakat ingin umat Islam yang masih beribadah di tempat beribadah selama Ramadhan diberi sanksi berupa kerja sosial dan denda.

Dalam konteks Indonesia, kata HNW, penyebaran pertama COVID-19 tidak terkait dengan komunitas umat Islam maupun masjid, melainkan orang Jepang yang berada di kafe. Penyebaran COVID-19 di Indonesia juga tidak hanya terjadi di masjid, tapi juga gereja, moda transportasi, pabrik, pasar, dan tempat keramaian lain.

"Komnas HAM harusnya menghormati HAM umat beragama Islam, berlaku adil, dan tidak berlaku tendensius, melanjutkan pola Islamophobia dengan hanya menyurvei umat Islam dan menanyakan sanksi bagi umat muslim yang tetap beribadah di masjid," katanya lagi.

Namun menurut dia, Komnas HAM tidak menanyakan sanksi bagi komunitas agama dan profesi lainnya, kalau mereka tidak melaksanakan aturan terkait COVID-19. HNW mengatakan seharusnya agar adil saat membuat survei, Komnas HAM merujuk pada aturan PSBB dalam pasal 13 Permenkes 9/2020 bahwa pembatasan sosial bukan hanya di masjid, tapi harus dilakukan untuk setiap kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan aktivitas moda transportasi.

"Karena itu tidak adil dan tidak menjadi solusi jika Komnas HAM berlaku diskriminatif dan tendensius dengan hanya menanyakan sanksi untuk umat Islam yang masih beribadah di masjid dan tidak menanyakan umat beragama lainnya. Karena faktanya kegiatan di tempat ibadah yang lain juga bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19," katanya.

HNW mencontohkan, salah satu klaster awal penyebaran COVID-19 di Jawa Barat justru datang dari kegiatan gereja, yakni Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Hotel Aston Bogor (28/2/2020), dan seminar keagamaan GBI di Lembang, Bandung (3/3/2020), juga terjadi di Seminari Gereja Bethel di Jakarta, juga Gereja di Surabaya.

Selain itu, menurut HNW lagi, ada juga kegiatan non-keagamaan yang turut berkontribusi, seperti Musyawarah Daerah HIPMI Jawa Barat di Karawang (9/3/2020), dan aktivitas pabrik rokok Sampoerna di Surabaya yang terdapat 65 orang karyawan positif COVID-19.

"Yang terbaru adalah penyebaran COVID-19 di KRL, sehingga diminta berhenti beroperasi oleh Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat sekali pun ditolak Menteri Perhubungan," katanya pula.

Menyudutkan

Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) Novel Bamukmin mengakui, tidak kaget dengan survei Komnas HAM yang menyudutkan umat Islam terkait sanksi saat PSBB. Karena selama ini sepak terjang Komnas HAM juga memang kurang bersahabat dengan umat Islam yang kafah. Dari beberapa kasus yang dilaporkan berkenaan dengan permasalah umat Islam selalu kandas ditengah jalan.

"Contohnya, kasus pembantaian umat Islam, Ramadhan tahun lalu sampai mati 10 orang termasuk tiga anak dibawah umur. Padahal itu kasus pelanggaran berat HAM," ujar Novel kepada Harian Terbit, Rabu (13/5/2020).

Contoh lain Komnas HAM diskriminatif terhadap umat Islam, sambung Novel, kasus matinya mahasiswa saat aksi sebelum pelantikan Presiden Jokowi dan juga kasus pembantaian umat Islam di Papua. Semua kasus itu hilang sampai saat ini sebagaimana kasus kasus lain. Tetapi kasus - kasus yang lainnya yang bukan berkaitan dengan umat Islam selalu cepat diselesaikan.

Harus Minta Maaf

Oleh karena itu jika Komnas HAM tidak merevisi, menarik pernyataan dan tidak meminta maaf kepada umat Islam maka Komnas HAM wajib segera dibubarkan. "Karena sejak kehadirannya, Komnas HAM tidak bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan Majlis Ta'lim Was Sholawat An Nur, Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Anugrah Sam Sopian mengatakan, survei Komnas HAM yang menyudutkan umat Islam memang terkesan tendensius. Karena survei tersebut hanya ditujukan kepada umat Islam dan kegiatan peribadatannya.  Sementara umat agama lain dan kegiatan keagamaannya tidak menjadi objek dari penelitian. 

"Maka sangat wajar sekali jika umat Islam merasa bahwa survei itu tendensius dan terkesan mengada-ngada. Jangan sampai hal ini menjadi api yang menyulut perpecahan antar anak bangsa. Menimbulkan fitnah baru ditengah bangsa Indonesia yang majemuk. Karena Covid-19 adalah musuh bersama, apapun latar belakang, agama, suku, ras dan golongannya," tandasnya.

Sebelumnya, berdasarkan survei daring yang dilakukan Komnas HAM menyebutkan bahwa masyarakat ingin umat Islam yang masih beribadah di tempat beribadah selama Ramadhan diberi sanksi berupa kerja sosial dan denda.

Dalam survei yang dilakukan pada 29 April-4 Mei 2020 serta melibatkan 669 responden yang tersebar di beberapa daerah, baik yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak itu, sebesar 70,8 persen responden menilai perlu ada sanksi berupa kerja sosial, denda maupun keduanya.

Berdasar survei tersebut, hampir seluruh responden atau 99,1 persen memiliki pengetahuan dan menyadari risiko yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah di tempat ibadah, yakni terpapar COVID-19.