Tajuk: Mewaspadai Ancaman Krisis Pangan

***
Tajuk: Mewaspadai Ancaman Krisis Pangan

Tak hanya Indonesia, sejumlah Negara di dunia ini juga dalam ancaman krisis pangan. Ancaman krisis pangan ini terjadi sebelum pandemi COVID-19. Kondisi ini semakin parah saat terjadinya virus corona saat ini.

Para pakar pangan mengemukakan, pandemi corona bisa meningkatkan kerawanan pangan akut di negara-negara yang bergantung pada impor pangan.

Sebelumnya Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) memprediksi krisis pangan dan kekeringan akan melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai Krisis pangan sudah di depan mata karena negeri ini masih bergantung pada permintaan impor dua juta ton beras. 

Saat ini Indonesia mengalami defisit beras yang terdapat di tujuh provinsi bahkan 11 provinsi defisit jagung. 

Jerry mengemukakan, penurunan produksi beras terus terjadi pada 2018 di Jawa Tengah, produksinya mencapai 10,4 juta ton pada 2018 dan turun menjadi 9,6 juta ton pada 2019. Jatim 10,2 pada 2018 turun 9,5 juta ton pada 2019 serta di provinsi lainnya. Hal ini menjadi acuan terkait food crisis is coming (Krisis pangan akan datang) sudah di depan mata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, sejumlah daerah di Indonesia telah mengalami defisit pasokan bahan pangan. Defisit disebutnya terjadi pada pasokan beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, gula pasir dan bawang putih. Untuk itu, ia memerintahkan jajarannya untuk memastikan rantai distribusi bahan pokok ke daerah yang mengalami defisit tak terhambat.

Krisis pangan harus segera diatasi. Pemerintah secepatnya melakukan terobosan-terobosa di sektor Pertanian dengan kebiasaan konsumsi beras dikurangi dan diganti dengan sagu dan jagung bahkan umbi-umbian.

Pemerintahan Jokowi harus menitikberatkan pembangunan di sektor Pertanian, apalagi Indonesia negara maritim dan Pertanian. Saatnya kita belajar ke Vietnam dengan menerapkan sistem sawah ekologis. Dimana 7800 petani di Vietnam diberikan bibit. Bayangkan kampanye dan papan iklan Pertanian membuat negara ini menjadi negara kedua terbesar di dunia pengekspor beras setelah India.

Belajar ke gaya Presiden kedua Indonesia, mendiang Soeharto, pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan menghasilkan 27 juta ton produksi beras kita. Pada 2019 alu produksi beras kita turun 2,63 juta ton dari produksi 31,31 juta ton.

Keberhasilan Malaysia dalam menjaga ketahanan pangannya, layak dicontoh. Perdana Menteri Mahathir Mohamad waktu itu menawarkan rakyatnya pindah ke timur karena masih banyak tanah dan lahan kosong. Untuk merangsang, Mahathir memberikan jatah tanah 7 hektare ditambah cost living ditanam sawit dan karet kepada setiap rakyat.  

Program itu sukses besar. Dalam kurun waktu lima tahun, 
Malaysia berhasil menciptakan orang-orang kaya baru dari penjualan karet. Mereka pun mendatangkan orang Indonesia bekerja di kebun-kebun karet milik mereka sampai sekarang. Sementara orang Malaysia jadi juragan, berjalan-jalan ke luar negeri menikmati hasil kerjanya selama ini.  

Kita bisa melakukan apa yang sudah dilaksanakan di Malaysia itu. Masih banyak lahan dan tanah kita yang kosong dan luas, seperti di Kalimantan, Irian, Sumatera, juga di Jawa. Kenapa tidak dipindahkan warga kita ke wilayah-wilayah kosong itu, ketimbang mereka hijrah ke kota-kota besar dengan hidup menderita? Bahkan sering disebut ‘sampah masyarakat’.

Jika pemerintah lengah maka bahaya kelaparan mengancam Indonesia seperti diramalkan lembaga pangan dunia FAO.
Langkah antisipasi lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan menghentikan konversi dari Pertanian ke perumahan. Petani perlu dibantu pupuk dan bibit unggul. Irigasi juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak menggunakan pestisida ini kurang optimal.

Selain itu, anggaran Pertanian perlu ditambah, Saat ini Pertanian hanya Rp32,58 triliun masih kalah dengan pendidikan 25 persen Kesehatan 10 persen, bahkan PUPUR dan Dana Desa dari APBN Rp2.613,8 triliun. Paling tidak sektor Pertanian di atas Rp50 triliun. 

Para pengamat pangan menyebutkan, kunci utama menghindari krisis adalah memastikan stok pangan tercukupi. 

Negeri ini memiliki sumber daya alam dan lahan luas, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyat. Juga belum memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa ini. Padahal, kalau semua itu dikelola dengan baik, negeri ini  mampu mempertahankan ketahanan pangan dan negeri ini terhindar dari krisis pangan. Indonesia tidak melulu impor bahan pangan luar negeri. 

Ketahanan pangan itu untuk mencegah terjadinya krisis pangan di negeri ini. Itulah sebabnya, masalah ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama presiden Joko Widodo.

Mau tidak mau, kunci utama mencapai ketahanan pangan itu adalah kemandirian. Kita harus mandiri, tidak boleh soal pangan kita ‘dikuasai’ asing. Namun harus diakui, kemandirian merupakan titik lemah republik ini. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Sri Edi Swasono: “kemandirian bangsa, sebagai harkat dan martabat kita, sedang kita jual kelewat murah…(padahal -pen), pernyataan kemandirian adalah pernyataan kemerdekaan, suatu pernyataan soverintas bangsa ini. (Swasono, 2005).

Kunci persoalan pangan sejatinya bermuara pada perlindungan dan pemberdayaan petani. Jika petani sungguh-sungguh diberdayakan dan dilindungi, bangsa Indonesia tidak akan rentan menghadapi masalah pangan. Kalau petani yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta bisa diberesin, selesai sudah masalahnya.

#Corona   #covid-19   #pangan   #sembako   #puasa   #ramadhan   #lebaran