COVID-19: BKSP DPD RI Minta Semua Pihak Siapkan Exit Strategy Berbasis Ilmu Pengetahuan

Anugrah
COVID-19: BKSP DPD RI Minta Semua Pihak Siapkan Exit Strategy Berbasis Ilmu Pengetahuan
Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSP DPD RI. 

Jakarta, HanTer - Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambut baik deklarasi Pertemuan Puncak Online Gerakan Non-Blok (GNB) Untuk Menghadapi COVID-19 ( The Online Summit Level Meeting of the Non-Aligned Movement (NAM) Contact Group in Response to COVID-19) pada tanggal 4 Mei 2020 yang lalu.

Pertemuan tersebut diketuai oleh Presiden Azerbaijan, Ilham Aliev, dan dihadiri 120 negara anggota, termasuk Indonesia, serta wakil-wakil dari Uni Eropa, Uni Afrika, WHO dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Hasil dari pertemuan itu, intinya dua, yaitu pendekatan multilateralisme dan pembentukan gugus tugas GNB," kata Gusti Farid Hasan Aman, Ketua BKSP DPD RI. 

Menurut Gusti Farid, pendekatan multilateralisme atau semua pihak itu agar negara-negara Non Blok dapat berkonsentrasi menyelamatkan nyawa umat manusia, terutama di negara-negara yang tidak atau  relatif terbatas sumber daya kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

"Kunci penanganan COVID-19 ini ada di pengembangan vaksin, sehingga ketersediaan vaksin yang murah perlu disiapkan," lanjut Gusti Farid, senator anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan.

Gusti Farid memahami bahwa setiap negara tentu mengutamakan ketersediaan alat uji COVID-19 dan perlindungan diri untuk tenaga medis dan warganya sendiri terlebih dahulu. Namun disisi lain menurutnya, persaingan antar negara tersebut tidak boleh menutup akses peralatan karena situasi  genting di sebuah negara.

"Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, telah melakukan uji COVID-19 ke jutaan warganya, sementara banyak negara lain masih pada kisaran puluhan atau ratusan ribu," kata Gusti Farid kembali.

Ketua BKSP DPD RI berharap agar semua pihak dapat menyiapkan strategi keluar atau exit strategy dalam menghadapi pandemi ini.

"Ada negara yang kurvanya turun atau mulai turun, ada yang masih menanjak atau belum melewati fase krisis. Atau ada juga yang bersiap menghadapi bahaya gelombang kedua atau ketiga pandemi ini. Jadi, memang harus difikirkan exit strategi atau strategi keluar agar pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan secara menyeluruh dan kita semua dapat berfikir menghidupkan perekonomian negara," kata Gusti Farid kembali.

Gusti Farid berharap penyusunan kebijakan exit strategy tetap berbasis kepada sains (ilmu pengetahuan) dan bukan karena keputusan yang terburu-buru.

"Exit strategy COVID-19 harus tetap mempertimbangkan data saintifik terbaik, untuk mencegah  potensi ledakan infeksi virus ini apabila pembatasan sosial akan dilonggarkan," kata Gusti Farid mengakhiri pernyataan persnya.