Mal dan Jalan Raya Masih Ramai: Ekonomi Collaps, Dunia Usaha Terus Tertekan, Stop Penerapan PSBB

Sammy
Mal dan Jalan Raya Masih Ramai: Ekonomi Collaps, Dunia Usaha Terus Tertekan, Stop Penerapan PSBB

Jakarta, HanTer - Seruan agar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah dihentikan, kerap mengemuka. Pasalnya pemberlakuan PSBB, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat dinilai sudah tidak efektif. 

Selain itu penerapan PSBB disebut sudah membuat dunia usaha tertekan dan membuat terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan. Itulah sebabnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kebijakan PSBB dilonggarkan agar dunia usaha tidak makin tertekan.

"Kami usul PSBB dilonggarkan saja, tapi protokol kesehatan kita optimalkan. Tekanan besar bagi dunia usaha sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, di sisi lain, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengemukakan, pandemi COVID-19 membuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan collaps alias runtuh. “Pandemi berkontribusi memperparah krisis ekonomi yang terjadi, ibarat orang yang sudah jalan sempoyongan kemudian ditinju. Pukulan berat ini membuat bangsa ini menjadi semakin sulit untuk menuju kemandirian ekonomi,” kata Dahlan Iskan pada diskusi Webinar Nasional dengan thema Momentum Menuju Kemandirian Ekonomi: Analisis Dampak COVID-19 dan Strategi pemulihan Ekonomi Berkesinambungan, Minggu (10/5/2020).

Sementara itu, Prof. Didik Rachbini mengemukakan, bahwa krisis akibat pandemi ini berbeda dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Menurutnya, krisis ekonomi tahun 1998 hanya menyelesaikan dampaknya, karena masalahnya sudah selesai. Namun, saat ini antara masalah dan dampaknya terjadi secara bersamaan. Hal ini membuat bangsa ini diliputi dengan ketidakpastian. 

Sementara itu, Muhammad Misbakun, anggota DPR mengatakan, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 saat ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan krisis-krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya. Hal ini karena yang terkena hantaman dari krisis ini adalah supply and demand secara bersamaan. 

Krisis ini kemudian menghasilkan the winner sector dan the looser sector. Dalam hal ini, banyak sektor yang colaps seperti pariwisata, perhotelan dan konstruksi. Namun, yang paling menderita adalah UMKM. Pukulan di sektor riil tersebut berakibat pula pada hantaman terhadap sektor perbankan. 

Tidak Efektif

Adapun Lembaga Survei Kedai Kopi melakukan serangkaian survei untuk melihat efektivitas penerapan PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Persepsi masyarakat terkait PSBB ini upaya yang paling dianggap efektif adalah dengan pembatasan moda transportasi," ujar Direktur Eksekutif Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Survei ini dilakukan terhadap 405 responden via telepon. Dari skala 1-10, masyarakat menilai efektivitas kegiatan dalam menghambat persebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19.

Dari hasil survei yang dilakukan tersebut, nilai rata-rata efektivitas dari penerapan PSBB ini sebesar 8,40.

Kunto mengatakan pembatasan moda transportasi juga menjadi persepsi yang dinilai efektif, tidak hanya bagi masyarakat DKI Jakarta terapi juga di hampir seluruh wilayah yang menerapkan PSBB.

Selain itu, persepsi lain yang dianggap efektif diterapkan saat PSBB yakni penutupan fasilitas umum dan pelarangan kegiatan di tempat umum hingga peliburan sekolah serta tempat kerja.

Namun, persepsi yang dinilai tidak efektif oleh masyarakat terkait penerapan PSBB ini yakni pembatasan kegiatan keagamaan.

"Untuk itu, rekomendasi kami ke humas BNPB (gugus tugas Covid-19) mungkin bisa minta tokoh-tokoh agama untuk menggencarkan sosialisasi PSBB dengan pembatasan kegiatan keagamaan," jelas Kunto.

Karantina Komunal

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan agar penerapan PSBB di sejumlah daerah dihentikan. Hal ini mesti dilakukan karena PSBB dinilai sudah tidak efektif.

"Saya mengusulkan PSBB diganti dengan karantina komunal berbasis RW dan desa," katanya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Ia mengatakan, melalui karantina komunal, di setiap desa mulai tingkat RW disediakan tempat karantina, pos penjagaan, alat pelindung diri, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh. Bahkan disarankan, agar tes swab dilakukan di tingkat RW.

Dengan karantina komunal itu, setiap pengurus RW menutup sendiri daerahnya masing-masing sehingga saat ada orang yang masuk ke kampungnya diperiksa terlebih dahulu. 

Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan PSBB kini sudah tidak efektif karena beberapa hal. Diantaranya, ada kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan transportasi.  Pelonggaran transportasi membuat interaksi orang semakin tinggi dan banyak. 

Ia juga menyampaikan kalau PSBB tidak efektif karena aturannya terlalu panjang dan lama. "Sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan PSBB terlalu lama," kata Dedi.

Mantan bupati Purwakarta ini juga mengatakan kebijakan PSBB tidak sepenuhnya ditaati masyarakat. Seperti satu toko buka, tetapi toko lain tutup. Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.

Alasan lain PSBB sudah tidak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak corona yang tak merata dan salah sasaran. "Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB, karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh," kata Dedi.

Dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan, sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel. Tapi sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas berpergian.

#Corona   #covid-19   #psbb   #jakarta