Waspada Krisis Pangan, Rakyat Bisa Kelaparan

Safari
Waspada Krisis Pangan, Rakyat Bisa Kelaparan
Suasana aktivitas di pasar

Jakarta, HanTer - Pemerintahan Joko Widodo diminta mewaspadai krisis pangan dari FAO (Food and Agriculture Organization) yang akan melanda Indonesia akibat dampak pandemi virus corona COVID-19. Antara lain menyiapkan pangan dalam negeri agar tidak terjadi kelaparan.

Pengamat pangan Ir. Nur Ja'far Marpaung mengatakan, tidak hanya Indonesia tapi ratusan juta orang di berbagai belahan dunia sudah mengalami kesulitan pangan, sebelum adanya wabah COVID-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 sekarang ini, maka masalah pangan diperkirakan bakal kian meluas.

"Pandemi bisa meningkatkan kerawanan pangan akut di negara-negara yang bergantung pada impor pangan, ekspor minyak, pariwisata, dan lainnya. Jika krisis pangan tidak segera diantisipasi dari sekarang sehingga stok pangan kurang, rakyat akan kelaparan. Karenanya harus segera diantisipasi dan diwaspadai," ujar Ir. Nur Ja'far Marpaung kepada Harian Terbit, Minggu (10/5/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah melalui Menteri Pertanian (Mentan) sedang menyiapkan program pemanfaatan 400 ribu Ha lahan gambut, dan 200 ribu Ha lahan kering yang akan digunakan sebagai lahan pertanian.

"Saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menyiapkan anggaran untuk program tersebut," paparnya.

Terkait cetak sawah tersebut, sambung Ja'far, sudah seharusnya pemerintah menugaskan BUMN yang memiliki lahan banyak yang belum dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian. 

Sudah Gagal

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, saat ini pemerintah telah gagal memenuhi kebutuhan pokok tentang pangan. Kegagalan ini membuktikan janji Jokowi bahwa negara hadir dalam setiap masalah rakyat jika ia jadi presiden terbukti hanya omong kosong. Karena sektor ekonomi rakyat yang semakin terpuruk ditambah lagi ini pangan yang mulai langka.

"Ke depan diperkirakan Indonesia juga akan mengalami musim panas yang panjang artinya juga akan mengalami kekeringan. Sementara ketersedian lahan pangan termasuk lumbung pangan kita sangat lemah. Karena lahan lahannya pun beralih fungsi," jelasnya.

Eki panggilan akrab Edysa menilai, kegagalan pangan ini terjadi sejak sebelum pendemi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah tidak bisa beralasan bahwa akibat covid 19 distribusi pangan terganggu. Karena sejak awal pemerintah tidak memprioritaskan kesiapan pangan nasional sebagai sebuah kebutuhan.Tapi lebih kepada infrastruktur yang manfaatnya bagi pertanian juga kurang dirasa. 

Disisi lain Indonesia menempatkan sebagai bangsa yang bergantungan pada impor seperti beras, gula, bawang bahkan sampai garam. Akibatnya, saat pendemi Covid-19, Indonesia tidak mempunyai daya tahan. Sehingga ketika negara-negara pemasok seperti Vietnam, Filipina, dan lainnya menghentikan pengirimannya maka Indonesia langsung kolaps. Contohnya dengan kelangkaan gula. 

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, prediksi FAO bahwa Indonesia bakal hadapi krisis pangan bisa saja terjadi. Apalagi selama ini ketergantungan terhadap pangan Impor sangat besar. sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara luar sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena sistem kejar rente yang yang selama ini dilakukan oleh pengusaha yang bekerjasama dengan birokrasi.

"Sistem rente itu menyulitkan pengusaha yang benar-benar mau berproduksi dibidang pangan," ujarnya.

Di Depan Mata

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, saat ini krisis pangan memang sudah di depan mata. Apalagi Indonesia masih bergantung dengan impor 2 juta ton beras. Dengan pemberlakuan PSBB lantaran COVID-19 maka otomatis lahan pertanian terbengkalai. Sementara saat ini tersisa 7,1 juta hektar karena setiap tahun menyusut.

"Akibatnya Indonesia defisiit beras di 7 provinsi dan 11 provinsi defisit jagung,” kata Jerry kepada Harian Terbit, Minggu (10/5/2020).

Jerry meminta agar Indonesia bisa meniru Vietnam yang menerapkan sistem sawah ekologis dan memberikan bibit kepada 7800 petani sehingga membuat Vietnam menjadi negara kedua terbesar di dunia pengekspor beras setelah India. Langkah antisipasi perlu dilakukan pemerintah dengan menghentikan konversi dari pertanian ke perumahan. Petani perlu dibantu pupuk dan bibit unggul. Irigasi juga perlu diperhatikan. 

Anggaran pertanian perlu ditambah. Karena anggaran pertanian senilai Rp32,58 triliun masih kalah dengan pendidikan 25 persen, Kesehatan 10 persen bahkan PU-PUR dan Dana Desa dari APBN Rp 2.613,8 triliun. Paling tidak sektor pertanian di atas Rp50 triliun," paparnya.

#Krisis   #pangan   #corona   #covid-19