Jokowi Disarankan Bentuk Tim Kecil Evaluasi Kartu Prakerja

Sammy
Jokowi Disarankan Bentuk Tim Kecil Evaluasi Kartu Prakerja

Jakarta, HanTer - Hasil penelusuran Lembaga EmrusCorner dari berbagai sumber, termasuk dari Kementerian Sosial, pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial (Bansos) sebagai jaring pengaman sosial melalui kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk meredam dampak COVID-19.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, mengatakan, ada dua skema besar terkait penanganan dampak covid-19. Pertama, program regular. Sasaran program selama ini dilakukan kepada sejumlah 9,2 juta keluarga.

"Namun, dengan kasus Covid-19 ini, jumlah rumah tangga penerima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan 800 ribu keluarga, sehingga menjadi 10 juta keluarga. Bahkan frekuensi pencairan sudah dipercepat dari triwulan menjadi per bulan sejak April 2020," ungkapnya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Ada lagi, lanjut dia, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam rangka penanganan Covid-19, jumlah sasaran masyarakat penerima ditingkatkan sekitar 4,8 juta keluarga, yaitu dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga di seluruh Indonesia. Nilai bantuan setiap keluarga naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 rupiah. Ini juga dicairkan setiap bulan.

"Perluasan jumlah keluarga penerima PKH dan BPNT tersebut merupakan program perlindungan sosial ekonomi penanggulangan kemiskinan bagi Saudari/a kita yang sangat rentan dari dampak Covid-19," ungkapnya.

Kedua, lanjut Emrus, program non regular (perlakukan khusus). DKI Jakarta, misalnya, penerima Bansos Sembako berjumlah 1,3 juta keluarga.

Diketahui hingga Selasa, 5 April 2020 yang sudah menerima mencapai hampir satu juta keluarga di Jakarta. Sedangkan wilayah sekitarnya, Bodetabek, termasuk sebagai daerah terdampak, penerima Bansos Sembako senilai Rp600 ribu per rumah tangga untuk 600 ribu keluarga selama tiga bulan ke depan. Pencairan menjadi dua kali sebulan, sejak April 2020, Untuk Bodetabek menyasar 600 ribu keluarga tengah dimulai penyalurannya.

Emrus menambahkan, lain lagi Bansos Tunai yang sering disebut sebagai BLT. Sasaran BLT juga banyak, mencapai 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek, di seluruh Indonesia, tentu di luar penerima Bansos sembako. Mereka memperoleh uang tunai sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan. Dicairkan setiap bulan, dalam kurun 3 bulan.

"BLT ini disalurkan lewat PT Pos dan bank-bank negara. Namun perlu diketahui publik, dalam rangka menghindari terjadi tumpung tindih dan mewujudkan prinsip keadilan sosial ekonomi, maka penerima Bansos khusus ini, tidak ditujukan bagi penerima PKH dan BPNT," ungkapnya.

Berdasarkan temuan dan sajian data di atas, Lembaga EmrusCorner mengemukakan kesimpulan sementara bahwa pemerintah, khususnya Kemensos, telah bekerja sungguh-sungguh dan sepenuh tenaga memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada semua anggota masyararakat yang selama ini masuk kategori miskin maupun yang terdampak Covid-19.

Walaupun, lanjut dia, memang masih ada di sana-sini belum tertangani, karena bencana Covid-19 terjadi di luar dugaan kita semua, bahkan dunia, sehingga tidak bisa kita gunakan ukuran keberhasilan penanganan dalam keadaan normal, di satu sisi.

"Sementara harus juga kita akui, masih ada sebagian anggota masyarakat belum mempunyai pengetahuan memadai, kesadaran tinggi dan sikap proaktif mencari dan meyampaikan informasi serta berpartisipasi komunikasi kepada para pihak terkait, di sisi lain," terang Emrus.

Untuk itu menurutnya, Kemensos harus lebih proaktif, membuat program komunikasi strategis dalam rangka mengakselarasi penyaluran program Bansos, khususnya yang menjadi tangung jawab Kemensos.

Selain itu, program komunikasi harus menjadi leading sector isu dan membentuk imunisasi komunikasi di ruang publik, sehingga dapat menurunkan atau mengatasi wacana publik tidak produktif terkait pendistribusian Bansos.

"Yang tak kalah pentingnya dan agar mendapat penerimaan dari masyarakat luas, harus melakukan komunikasi asertif, yaitu mengkomunikasikan program Bansos kepada seluruh rakyat Indonsesia secara masif, terstruktur dan sistematis dengan tetap menjaga, memelihara, menghormati hak-hak serta perasaan dari para pihak," ujarnya.

Untuk merealisasikan semua hal tersebut, dirinya menyarankan kepada Kemensos segera membetuk Tim Komunikasi Publik Bansos (TKPB) pemerintah yang mampu memahami kondisi khlayak dari aspek antopologi, sosiologi, psikologi dan juga 'mengenali' situasi politik kekinian.

Tim ini, kata dia, melibatkan unsur kementerian dan lembaga pemerintah terkait penyaluran Bansos, Biro Kominfo Kemensos, para pakar (komunikasi, antropologi sosial, sosiologi, dan psikologi sosial), dan professional komunikasi (juru bicara, multi media, disain komunikasi visual, penulis narasi, info grafis serta praktisi sosial media).

"Jika Tim TKPB membuat dan mengimplementasikan strategi komunikasi jitu dan terukur, maka program Bansos dari pemerintah, khususnya Kemensos, menjadi instrumen percepatan dan ketepatan sasaran penyaluran berbagai program Bansos, sebagai katub pengaman sosial masa pandemi covid-19 ini," kata Emrus.