Perbudakan di Kapal Ikan China Dikecam, Nyawa ABK WNI Seolah Tak Berharga

Alee
Perbudakan di Kapal Ikan China Dikecam, Nyawa ABK WNI Seolah Tak Berharga

Jakarta, HanTer - Kasus kerja paksa yang dialami Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan asal China yang menyebabkan kematian mendapat kecaman banyak kalangan. Kasus ini merupakan bukti nyata masih berlangsungnya perbudakan modern di sektor perikanan tangkap. 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Luar Negeri melakukan investigasi terkait laporan media Korea Selatan seputar dugaan diskriminasi dan perbudakan, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal berbendera China.

"Ini harus diusut secara tuntas. Kemenlu bisa bekerja sama dengan otoritas Korea Selatan atau komunitas internasional terkait lainnya," kata Hidayat Nur Wahid, melalui siaran pers yang disampaikannya di Jakarta, Kamis.

Apalagi, kata dia, kekerasan yang terjadi ditengarai telah menimbulkan korban kematian yang jenazahnya “dibuang” ke laut. “Dugaan kasus perbudakan seperti yang diberitakan media Korsel tersebut jelas-jelas telah mencoreng wajah seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut yang seakan kontras dengan perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap pekerja asal China yang datang ke Indonesia.

"Di era pandemi COVID-19 ini saja, tenaga kerja asing asal China masih banyak mendapat 'karpet merah' dari pemerintah Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Menkumham bahkan membuat peraturan menteri yang mengecualikan TKA untuk tetap bisa datang bekerja di Indonesia dengan alasan proyek strategis, dan yang datang ternyata TKA China," ujarnya.

Nurwahid juga menyatakan keprihatinannya terhadap pengakuan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang tidak berdaya menolak kedatangan TKA China di tengah bencana nasional COVID-19.

Sebelumnya, sebuah media Korea Selatan memberitakan adanya perbudakan dan pelanggaran HAM terhadap WNI yang bekerja di kapal berbendera China. Para pekerja Indonesia itu diperlakukan diskriminatif, tidak manusiawi, dan bahkan ada yang meninggal dunia dan jasadnya “dibuang” ke laut.

MPR Mengecam

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras kasus dugaan pelanggaran HAM dan perbudakan terhadap ABK penangkap ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Ia meminta pemerintah Indonesia segera turun tangan menangani kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629, dan Tian Yu 8.

"Para ABK WNI telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut, serta jenazah WNI yang meninggal tidak dikubur di daratan, tetapi dibuang ke laut," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Bamsoet menilai tindakan membuang jenazah WNI ke laut yang dilakukan kapal berbendera RRT merupakan hal yang sangat serius.

Menurut dia, kuat dugaan adanya perampasan HAM dengan mempekerjakan ABK WNI tidak ubahnya seperti budak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri.

"Pada era modern seperti ini, perbudakan tidak lagi diperkenankan, setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Jika perlu, Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional," ujarnya.

Bamsoet menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak cukup hanya melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing, RRT, tetapi juga harus segera memanggil Duta Besar RRT untuk Indonesia guna mendapatkan penjelasan utuh.

Usut Tuntas

Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Achdianto Ilyas Pangestu mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelarungan jenazah ABK yang bekerja di kapal berbendera China. Menurutnya, pihaknya juga memahami aturan internasional yang terkait dengan pelarungan jenazah di laut.

Ilyas mengungkapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Termasuk harus mendapatkan izin dari keluarga. Pada poin inilah, dia menilai ada kejanggalan dalam pelarungan jenazah ABK asal Indonesia.

"Salah satu syaratnya 1 kali 24 jam kemudian ini ada yang ganjilnya itu kan apalagi almarhum kalau tidak salah dalam kurun waktu 3 jam. Karena ini harus harus ada izin Keluarga. Kalau izin keluarga didapatkan dalam waktu 3 jam kayaknya sih agak mustahil apalagi kondisinya di tengah laut," jelas dia.

Disetujui Keluarga

Pihak China, baik pemerintah maupun perusahaan pengelola kapal ikan Long Xing 629 dan Tian Yu 8 menyebut pelarungan tiga jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia telah sesuai prosedur internasional dan disetujui keluarga yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada wartawan dalam pernyataan pers secara daring, Kamis sore.

"Pihak kapal telah memberi tahu pihak keluarga (dari seorang ABK berinisial AR) dan telah mendapat surat persetujuan pelarungan di laut tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat untuk menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8," kata Retno dilansir Antara.

AR adalah ABK di kapal Long Xing 629 yang mengalami sakit pada 26 Maret dan dipindahkan ke kapal Tian Yu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan, namun ia kritis sehingga meninggal dunia pada 30 Maret pagi. Jenazah AR dilarung ke laut lepas keesokan paginya, 31 Maret, demikian keterangan pengelola kapal.

Sementara kasus dua ABK lain yang dilarung terjadi pada Desember 2019. Keduanya juga merupakan ABK kapal Long Xing 629, meninggal dunia ketika kapal berlayar di Samudera Pasifik.

"Keputusan pelarungan jenazah dua orang ini diambil kapten kapal karena kematian disebabkan oleh penyakit menular dan hal itu berdasarkan persetujuan awak kapal lainnya," ujar retno, mengutip keterangan yang sama dari pihak pengelola kapal.

Investigasi

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta pemerintah harus menginvestigasi secara menyeluruh atas kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM atas kematian Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang meninggal di kapal China dan jenazahnya dilarung ke laut.

"Meski sudah ada penjelasan dari KBRI di Beijing bahwa pihak perusahaan katanya ikuti standar praktik kelautan internasional saat melarung tiga WNI yang meninggal, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini. Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus melindungi WNI di manapun berada," kata Sukamta, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

#Abk   #wni   #china