Mencederai Rasa Keadilan Rakyat dan Pekerja, DPR Kritisi Masuknya 500 TKA Asal China

Safari
Mencederai Rasa Keadilan Rakyat dan Pekerja, DPR Kritisi Masuknya 500 TKA Asal China
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, terus mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat. Namun pemerintah tidak bergeming dengan penolakan tersebut. 

Bahkan sejumlah anggota DPR RI mengkritisi masuknya 500 TKA tersebut dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 di Jakarta, Selasa.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, soal TKA ini menunjukkan pemerintah pusat benar-benar keras kepala. Apalagi melihat gelombang penolakan yang terjadi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

"Pertama pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan pemda didengar. Saya mafhum jika pemerintah mengizinkan kedatangan 500 TKA itu lantaran pertimbangan ekonomi. Namun, menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 dan darurat kesehatan sekarang, keselamatan rakyat harusnya lebih menjadi prioritas utama," ujar anggota DPR, Senin (4/5/2020).

PHK dan Corona

Kritik disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, yang menyebut impor 500 tenaga kerja asal China itu tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemik COVID-19.

"Kita banyak PHK, tentu tidak adil rasanya bagi kita. DPR harus bersuara terkait dengan masuknya 500 TKA dan mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke Indonesia," ujar Khaeron dalam rapat paripurna yang digelar menjelang masa reses DPR RI tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan dalam beberapa minggu terakhir banyak menerima aspirasi terkait masuknya TKA asal China itu dan permintaan agar dirinya menyuarakannya agar didengar pemerintah.

Untuk itu, Khaeron mengajak anggota DPR lain yang ikut dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 itu untuk bersuara supaya aspirasi masyarakat bisa sampai ke telinga pemerintah.

"Marilah kita bersuara, karena bagaimanapun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong, kita harus berikan ruang yang cukup dan tentu untuk berkarya lebih baik lagi dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil TKA," ujar Khaeron.

Kritikan kedua, datang dari anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Politisi perempuan asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu mengatakan masuknya TKA asal China mempersempit peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk itu, ia meminta kepada Pimpinan DPR RI agar mendesak pemerintah menghentikan penerimaan TKA hingga pandemik COVID-19 dan resesi ekonomi saat ini berakhir.

Ia juga meminta DPR mendorong pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal sebagai langkah mengurangi risiko gejolak sosial akibat semakin banyaknya angka pengangguran.

"Hingga April 2020 ini, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemik COVID-19. Menurut Center of Reform in Economic Indonesia, angka tersebut akan semakin bertambah hingga bisa mencapai angka 9 jutaan," papar Kurniasih dilansir Antara.

Konsisten

Terakhir, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengharapkan pimpinan DPR dapat mengingatkan pemerintah untuk tetap konsisten melarang terbang dan melarang mudik.

Rosiade mengingatkan agar jangan pula karena ada unsur kedekatan dengan pihak-pihak tertentu tersebut, lantas membuat pemerintah mengubah-ubah aturan itu untuk membuat celah melakukan mudik atau terbang dengan pesawat terbang.

"Karena dekat dengan si ini, dekat dengan si itu, peraturan diubah. Saya minta pimpinan dan Komisi yang membidangi, jangan lagi ada perubahan di saat sudah ada Permenhub Nomor 25 tahun 2020," ujar Rosiade. 

KSPI Menyayangkan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

"Di mana di saat pandemi ini, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menilai masuknya TKA mencederai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Terlebih lagi, hal itu direncanakan di tengah pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indonesia terancam kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan alasan KSPI menolak masuknya TKA asal China untuk bekerja di perusahaan nikel di Kabupaten Konawe adalah karena hal itu menyalahi status bencana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang seharusnya melarang kedatangan orang dari luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Kemudian, alasan lainnya adalah karena rencana tersebut juga menyalahi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

KSPI mengatakan di dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap satu orang TKA seharusnya didampingi oleh tenaga kerja dari warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping, yang bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.

#TKI   #TKA   #China   #luhut