Hanafi Rais Mundur dari PAN, Kecewa Zulkifli Hasan dekati Pemerintah Jokowi

Anugrah
Hanafi Rais Mundur dari PAN, Kecewa Zulkifli Hasan dekati Pemerintah Jokowi
Hanafi Rais

Jakarta, HanTer - Ahmad Hanafi Rais resmi menyatakan mundur dari kader, pengurus, sekaligus anggota DPR dari PAN (Partai Amanat Nasional) per hari ini, Selasa, 5 Mei 2020. Politikus asal Jogjakarta itu kecewa dengan kepemimpinan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mulai mendekati pemerintah Jokowi.

Putra sulung pendiri PAN Amien Rais tersebut menyatakan keluar dari PAN bertepatan dengan perhelatan Rakernas I PAN 2020.

Hanafi mengatakan, PAN kini cenderung konformis dengan kekuasaan.

"Bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," ujarnya dalam surat bermaterai tersebut.

Dalam Kongres PAN pada Februari 2020, kubu Amien Rais dan Hanafi Rais berseberangan dengan Zulkifli Hasan, yang kemudian menang pemilihan. Amien menyorongkan Mulfachri Harahap - Hanafi Rais.

Kubu Hanafi Rais juga dikenal oposisi atau berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Jokowi.   

Melalui surat, Hanafi Rais mengatakan setelah Kongres PAN dia memiliki harapan PAN bisa menegakkan prinsip keadilan, menjaga keutuhan, dan kebersamaan kader.

Dia pun mengaku sudah berupaya untuk itu. PAN pun telah melewati kongres yang sarat kekerasan dan mencoreng wajah partai.

"Kita hendaknya sudah dan terus mentaubati apa yang telah terjadi jika ingin Allah rida dengan partai ini," kata Hanafi.

Meski begitu, Hanafi Rais menilai PAN telah melewatkan momentum memperbaiki diri agar menjadi lebih bijaksana dalam berorganisasi dan bersikap.

"Hanya rida Allah yang saya tuju. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya," tulis Hanafi Rais.

PAN Dukung Perppu Corona

Terpisah, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sudah mulai mendekati pemerintah Jokowi. Salah satunya, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan alias Perppu Corona dibutuhkan sebagai payung hukum mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"PAN menyetujui Perppu tersebut dengan catatan yang perlu untuk kita lakukan," kata Zulkifli dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DPP PAN melalui Video Conference, di Jakarta, Selasa (5/5) seperti dikutip antaranews.

Zulkifli mengatakan, telah menjalin komunikasi dengan semua pihak termasuk masyarakat sebelum mengambil keputusan menyetujui Perppu tersebut. Menurut dia, masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 sudah tidak bisa menunggu lagi bantuan sosial, relaksasi UMKM, bantuan cicilan motor, dan bantuan bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Sebelum Perppu ditandatangani, belum ada kementerian yang berani ambil keputusan untuk penanganan Covid-19, di samping dana memang belum tersedia," ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, kalau kita tidak setuju Perppu untuk disahkan menjadi Undang-Undang, apakah kita akan membiarkan dalam keadaan genting ini masyarakat menunggu bantuan. Menurut dia, PAN tidak mau egois pada masalah sosial yang timbul akibat dampak Covid-19, sehingga partainya setuju Perppu Nomor 1/2020 tersebut.

"Kami mengutamakan kepentingan bangsa yang besar. Karena itu, kami menyetujui Perppu Nomor 1 tahun 2020, Senin (4/5) malam sudah diputuskan (setuju)," katanya.