Di Saat Pandemi COVID-19

Warga Mengeluh Tagihan Listrik Membengkak

Harian Terbit/Safari
Warga Mengeluh Tagihan Listrik Membengkak
Ilistrasi petugas PLN

Jakarta, HanTer - Di saat negeri ini dilanda pandemi COVID-19 dan sebagian besar rakyat terdampak secara ekonomi, ternyata masyarakat mengeluhkan tarif listrik yang dibayarkan membengkak atau mengalami kenaikan.

Anggota Ombudsman RI Laode Ida Laode mengatakan bahwa Ombudsman telah menerima beberapa keluhan dari masyarakat atas kebijakan yang meminta pelanggannya untuk melakukan pengecekan meteran listrik secara mandiri dengan alasan adanya wabah penyakit COVID-19. Keluhan, di antaranya lonjakan tagihan listrik. 

"Sejumlah pelanggan mengeluhkan di antaranya telah mengeluh pada Ombudsman, akibat tagihan listrik bulan terakhir melonjak secara berlipat ganda padahal pemakaian listrik oleh pelanggan dianggap normal saja atau tidak naik," katanya.

Hal tersebut, menurutnya, memberatkan masyarakat terlebih banyak pelanggan listrik yang ekonominya terdampak wabah penyakit COVID-19. "Semula pihak pelanggan berharap akan memperoleh diskon tarif listrik di era krisis akibat COVID-19 ini, eh malah justru terbalik," ujar Laode Ida melalui siaran pers, di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Menanggapi keluhan masyarakat ini, pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, jika benar ada kenaikan tarif di tengah wabah Covid-19 maka PLN harusnya membuat pengumuman resmi ke masyarakat dan mensosialisasikannya. Sehingga pengumuman kenaikan tarif listrik tersebut bisa memberikan kejelasan dan konsumen tidak bertanya-tanya.

"Adanya pengumuman tersebut juga agar memberikan instruksi yang jelas kepada seluruh petugasnya," ujar Sofyano Zakaria kepada Harian Terbit, Senin (4/5/2020).

Sofyano menegaskan, sosialisasi kenaikan tarif yang dilakukan PLN menjadi penting agar keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan listrik tersebut dipahami oleh seluruh petugasnya di lapangan.

Harus Jujur

Sementara itu, aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni mengatakan, PLN harus jujur terkait kenaikan tarifnya. Pasalnya saat ini tidak hanya satu atau dua konsumen yang berteriak. Tapi netizen juga ramai-ramai menggempur akun PLN. Teriakan netizen bukan tanpa resiko. Jika hanya ikut-ikutan tanpa disertai bukti, PLN gampang saja membawa ke ranah hukum. 

Para netizen berteriak sebagian disertai bukti pembayaran dan testimoni bahwa ada kenaikan pembayaran secara signifikan. "Alasan WFH yang disampaikan pihak PLN terlalu menyepelekan persoalan. Tanpa disertai investigasi terlebih dahulu," ujarnya.

Mestinya, sambung Sya'roni, PLN melakukan investigasi dan kemudian baru membuat pernyataan menjawab keluhan para netizen. Karena saat ini yang berteriak banyak sekali maka bisa dimaklumi jika kemudian ada yang menuduh PLN menaikkan tarif secara sepihak. 

Oleh karena itu, lanjutnya, PLN harus jujur sebenarnya apa yang terjadi. PLN harus menjawab darimana dana untuk menggratiskan pelanggan 450 VA dan memberi diskon sebagian pelanggan 900 VA. Berapa triliun rupiah uang yang dikasih pemerintah? Cukup atau tidak?," paparnya.

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab secara jujur, lanjut Sya'roni, maka wajar jika netizen menaruh curiga terhadap PLN yang dituduh melakukan subsidi silang. Yaitu menaikkan tarif pelanggan kaya dan menggratiskan pelanggan dari kalangan tidak mampu. Di era keterbukaan seperti sekarang percuma jika PLN masih main kucing-kucingan. Banyak netizen yang paham persoalan kelistrikan.