Hentikan Proyek Tol dan Jembatan Rp80,5 Triliun, Rizal Ramli: Masih Jalan Terus, Ampun Deh

Safari
Hentikan Proyek Tol dan Jembatan Rp80,5 Triliun, Rizal Ramli: Masih Jalan Terus, Ampun Deh
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Tak hanya ekonom senior Rizal Ramli, sejumlah pengamat juga mengaku heran dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tetap menawarkan proyek ruas tol dan jembatan senilai Rp80,5 triliun kepada swasta di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Seharusnya proyek ini dihentikan dan dananya direlokasikan ke penanganan dampak virus corona.  

Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan,kebijakan pemerintah saat ini memang kurang elegan. Padahal saat ini Indonesia sedang berjibaku dengan pandemi Corona.  Tapi disatu sisi justru Kementerian PUPR getol dengan pembangunan infrastruktur yang berbandrol Rp80,5 triliun.

"Saya menyebut ini sebuah keniscayaan. Beginilah kalau pemimpin tak peka dengan kondisi bangsa. Kenapa anggaran ini tak direlokasikan ke penanganan dampak virus Corona. Presiden Jokowi harus tegas, hentikan dulu proyek ini. Dan fokus ke penanganan Covid-19. Kalau pemimpin masih punya nurani otomatis lebih paham akan keadaan di lapangan dimana menurut Kadin ada sekitar 15 juta yang di PHK," jelasnya.

Jerry menegaskan, pembangunan infrastruktur bisa dipending atau cancel tapi nyawa manusia tidak bisa. Saat ini penawaran kepada swasta ini dibuka untuk enam proyek sekaligus dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jika kelaparan masyakat butuh makan, bukan proyek jalan dan jembatan dan lainnya. Saat ini Negara tidak fokus dipenanganan virus Corona sebaliknya getol mendatangkan TKA China dan pembangunan proyek.

"Warga lapar makan nasi bukan beton perlu diingat. Mengertilah people wants (keinginan rakyat) mereka butuh logistik dan BLT bukan proyek," tegasnya.

Ampun Deh

Kementerian PUPR menawarkan proyek kepada swasta ini dibuka untuk enam proyek sekaligus dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Ampun deh, ada Menteri yang ngomong akan alihkan (realokasi) dana infrastruktur untuk atasi dampak corona. Ini piye toh tender proyek infrastruktur jalan terus?" kata Rizal Ramli dalam akun Twitter pribadi sebagaimana dikutip di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Rizal Ramli pun meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memperhatikan koordinasi antar-kementerian. "Mas Basuki @BIM_PUPR jangan gitu dong. Amburadul amat sih koordinasi?" lanjutnya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika benar tender proyek infrastruktur itu jalan terus apalagi salah satunya yang conectivitas Bintan. Jalur Bintan di ketahui pada masa pandemi Covid -19 digunakan TKA Tiongkok masuk ke Indonesia. 

"Hampir semua proyek -proyek besar era Jokowi untuk melempangkan kepentingan bisnis Tiongkok guna mengambil sumber daya alam (SDA) Indonesia atau memperlancar impor made in China," jelasnya.

Aminudin menyebut, adanya kepentingan China di Indonesia bisa dilihat banyak hal seperti pembangunan Bandara Kediri yang dibangun taipan Gudang Garam dan Jalan Tol Madiun - Ngawi yang dibangun untuk melempangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) China di Ngawi. Begitu juga Bandara Majalengka yang diduga ada kaitan dengan rencana awal kereta cepat Jakarta - Bandung.

Aminudin menyarankan, agar Indonesia tidak terjebak China maka Indonesia bisa mengambil pengalaman Vietnam atas invansi ekonomi China yang dihentikan oleh perlawanan arus bawah rakyat terutama oleh kaum buruh. Meletusnya perlawanan pekerja Halmahera pada perusahaan China baru-baru ini dan kekompakan penolakan DPRD Sultra terhadap masuknya TKA Tiongkok.

"Jika diikuti daerah yang luas bisa maka menimbulkan efek kejut pada kaki tangan RRC di Indonesia," tandasnya.