Hillary: Kartu Pra Kerja, Niat Baik yang Malah Merusak Citra Presiden

Safari
Hillary: Kartu Pra Kerja, Niat Baik yang Malah Merusak Citra Presiden
Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut menilai, program kartu pra-kerja secara nyata tidak tepat sasaran. Karena program yang seakan ditumpangi kepentingan ditengah wabah Covid-19 ini justru malah merusak citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menimbulkan luka di hati rakyat. 

Apalagi berbagai isu yang timbul dari program kartu pra kerja dibelakangnya, mulai dari konflik kepentingan dengan mitra yang ditunjuk, program bantuan malah masuk ke mitra dan bukan ke rakyat, sampai dengan isu mitra tersebut adalah aset milik asing.

"Saya mengerti bahwa ini adalah program yang merupakan janji politik Presiden Jokowi di masa kampanye, tetapi dalam keadaan Indonesia sedang terpuruk karena wabah Covid-19, hal ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu pra kerja malah terkuras untuk hal yang bisa kita dapat secara gratis di internet ataupun hanya berbentuk sertifikat," ujar Hillary Brigitta Lasut dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2020).

Hillary memaparkan, tanpa ikut program kartu pra-kerja, masyarakat juga dapat mendapatkan ilmu yang serupa dengan melihat tutorial di youtube secara gratis ataupun membaca artikel dan buku secara online. Oleh karena itu program kartu pra-kerja tidak tepat sasaran. Sehingga program kartu pra-kerja harus dibatalkan. 

"Saya memahami ini karena saya sudah mendirikan HBL institute, sebuah Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris bagi masyarakat di sekitar kampung halaman saya supaya mereka bisa bersaing didunia global dan itu saya berikan gratis," tandasnya.

Hillary menuturkan, pelatihan dan pengembangan keterampilan dan keahlian adalah sangat baik, tapi mungkin momentumnya saat ini di tengah pendemi Covid-19  tidak tepat. Bayangkan jika anggaran Rp5 trilliun tersebut diberikan sebagai bantuan langsung tunai, maka selain menolong dan dapat menyentuh langsung sampai 8 jutaan orang juga dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara. 

"Menurut saya jangan malah membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapatkan karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp. 600 ribu nya. Dan juga kartu pra-kerja ini malah membuat Presiden Jokowi diserang karena polemik yang ditimbulkan," paparnya.

Hillary mengaku sangat mendukung pelatihan dan tutorial online karena ia juga salah satu peminatnya. Tapi harus pelatihan dan tutorial online tersebut 
tidak dijadikan program yang menyerap uang rakyat sedemikian rupa.  Karena informasi dan tutorial serupa yang tidak kalah kualitasnya saat ini bisa didapat secara gratis di internet.

"Maka sebaiknya kita semua bersama-sama membuka suara untuk mendesak pemerintah meninjau kembali program ini dan merubah peruntukan anggarannya untuk hal lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat," tegasnya.

"Presiden Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri. Segera cabut program tersebut, karena program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik dan dengan metode yang jauh lebih efektif dan efisien serta melibatkan asesment dari Kementrian terkait seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementrian Tenaga Kerja," pungkasnya.