Waspadai Jual Beli Suara Saat Pandemi Corona

Safari
Waspadai Jual Beli Suara Saat Pandemi Corona

Jakarta, HanTer - Dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 salah satunya pelaksanaan Pilkada Serentak diundur pada Desember 2020 mendatang. Potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) patut diantisipasi. 

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan, mundurnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus diantisipasi, khususnya potensi pelanggaran netralitas ASN.

"Pelaksanaan pilkada diundur karena pandemi Corona. Tetap pengawasan netralitas ASN harus dilakukan," ujar Agus Pramusinto di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Dia memprediksi, pelanggaran akan terus meningkat, terutama pada posisi jabatan strategis ASN, maka sinergi pengawasan dengan Bawaslu perlu diperkuat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, peran KASN sangat penting bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pilkada, khususnya terkait netralitas ASN. Apalagi KASN menjadi mitra Bawaslu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada serentak mendatang.

Abhan mengungkapkan, berdasarkan hitungan pihaknya, dari 270 daerah yang akan melaksanakan pillkada, 224 daerah di antaranya diikuti calon petahana. Majunya ratusan petahana di tengah pandemi Covid-19 ini berpotensi memuncukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. 

"Ya kan bisa saja kampanye dibungkus dalam aksi-aksi kemanusian dari pemda. Apalagi saat situasi pandemi Covid-19, akan sulit untuk membedakan kegiatan kemanusiaan murni atau kegiatan kampanye yang kebetulan berasal dari petahana," ungkapnya.

Abhan melihat, dari laporan tersebut ada potensi pembelian suara oleh petahana. Pasalnya, praktik pembelian suara sangat rentan terjadi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu pemicu utamanya adalah faktor ekonomi. "Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat berdampak luas, salah satunya ekonomi. Masyarakat banyak yang terpuruk, dan ini sangat rentan terjadi praktik jual beli suara," ungkapnya.

Mafia Pemilu 

Terpisah, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mencurigai ada agenda terselubung sampai Pilkada dipaksakan harus tanggal 9 Desember 2020. Salah satunya pragmatisme elektoral dan mengabaikan keselamatan warga sendiri.

Sebab, sambung Syamsudin kepada Harian Terbit, Senin (27/4/2020), jika Pilkada tetap dipaksakan digelar  9 Desember 2020 maka hampir pasti kualitas Pilkada akan buruk. Beberapa tahapan tentu tidak akan berjalan maksimal. Misal tahapan verifikasi berkas secara faktual untuk kandidat perseorangan. Atau yang paling rawan adalah pendataan pemilih yang menjadi muara kecurangan. 

“Dengan kondisi pandemi Covid-19 maka bisa dimanfaatkan mafia pemilu untuk melancarkan aksi buruknya merusak kualitas Pilkada dengan memainkan data yang buruk. Kualitas data pemilih akan berefek domino mulai dari korupsi belanja dan pengadaan barang sampai pada manipulasi suara,” paparnya.

Terkait Ketua KASN yang menyebut ada potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada seperti penyalahgunaan wewenang dan pengerahan birokrasi oleh petahana yang akan maju kembali, Syamsudin setuju dengan pernyataan tersebut. Karena di tengah pandemi Covid-19 juga memang rawan ada kampanye terselubung terutama bagi incumbent  dan akan beroengaruh pada netralitas ASN.

#Pilkada   #KPU   #Corona