Diapresiasi ASN, TNI Polri dan Pensiunan Tetap Dapat THR 2020, Pejabat Negara Tidak Diberikan

Safari
Diapresiasi ASN, TNI Polri dan Pensiunan Tetap Dapat THR 2020, Pejabat Negara Tidak Diberikan

Jakarta, HanTer - Berbagai kalangan mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR kepala daerah serta pejabat negara lainnya. Mereka juga mengapresiasi ASN, TNI/Polri dan pensiunan tetap mendapatkan tunjangan keagamaan itu di tengah Pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat THR pada 2020. 

Sementara THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah, dan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memberikan THR tahun 2020 kepada presiden, wakil presiden, menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, anggota MPR RI, anggota DPD RI dan kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

"Dalam kondisi dan situasi seperti saat ini para pejabat negara tentu harus menunjukkan empati, simpati dan tindakan nyata bagi rakyat," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Menurutnya, dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan harus terus bergotong-royong, bahu-membahu untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku setuju jika pejabat negara tidak dapat THR karena imbas Covid-19. Bahkan banyak pejabat di luar yang mau memotong gajinya untuk membantu korban Covid-19. Apalagi fasilitas dan tunjangan pejabat negara juga sudah lebih dari cukup. 

"Saya sepakat untuk presiden, wapres, menteri dan pejabat setingkat kalau bisa donasikan THR-nya untuk penanggulangan Covid-19. Ada Presiden Yunani, pejabat di Singapura, Malaysia, pejabat India potong gaji 30 persen," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Kamis (16/4/2020)..

Menurut Jerry, untuk pejabat tak terlalu penting adanya THR karena tunjangan dan fasilitas yang didapat sudah lebih dari cukup. Apalagi salary atau gaji para pejabat cukup bagus. Sehingga sekali-kali bisa disumbangkan untuk bencana non alam yakni pandemi corona. Beda honorer daerah atau tenaga harian lepas (THL). Yang harus berjibaku untuk bisa bertahan hidup.

"Yang saya kritisi mulai THR pejabat, dana Rp 405,1 triliun, dana desa, PU-PUR, anggaran Pemda Rp46 triliun dan membuka donasi. Tapi sejauh ini bantuannya belum masif atau pergerakan masih lambat," jelasnya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin menilai, tidak ada THR bagi pejabat Negara akan membuat  perputaran uang di masyarakat semakin menyusut. Hal ini berlawananan dengan teori ekonomi neo liberal yang dianut Menteri Keuangan Sri Mulyani, yakni untuk hadapi krisis justru membanjiri di masyarakat dengan uang walaupun dari hutang. 

"Apakah ketiadaan THR ini menunjukkan kalau ekonomi kita sudah pada emergency seperti yang dilontarkan Sri Mulyani dan Jokowi sendiri belakangan ini," tanya Aminudin.

Aminudin memaparkan, ketiadaan THR menunjukkan fiskal negara sedang menghadapi krisis keuangan yang berat. Statement resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penurunan penerimaan negara sebesar 0,5% pada Februari 2020. Hingga 29 Februari 2020, pendapatan negara hanya tercatat Rp 216,6 triliun atau baru mencapai 9,7% dari target APBN.

Pendapatan negara growth negatif 0,5%. Dibanding tahun lalu tumbuh 8,5%. Menurunnya penerimaan negara ini disebabkan adanya perlambatan pada penerimaan pajak serta penerimaan bea dan cukai.

Adapun penerimaan pajak tercatat sebesar Rp178 triliun atau 9,5% dari target. Dalam hal ini penerimaan masih tumbuh 0,3%. Lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai 10,1%.

Dampak pemasukan negara makin turun tajam ini adalah defisit pada APBN 2020 ada di angka 2,3%. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,76% dari PDB. Akibat memburuknya keuangan negara banya anggaran disunat seperti THR PNS bahkan dana Abadi Pendidikan juga disunat. Padahal UUD 45 Hasil amandamen mengharuskan minimal anggaran pendidikan minimal 20%

"Padahal dalam distribusi ekonomi memang kalangan ASN menengah lebih membutuhkan, karena disparitas gaji tunjangan ASN menengah ke bawah jauh kebih rendah daripada eselon atas," paparnya. 

Setuju 1000 Persen

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyetujui kebijakan Presiden Joko Widodo untuk peniadaan THR kepada para pejabat negara, termasuk anggota DPR.

"Setuju 1.000 persen. Bahkan, sudah sejak Maret 2020, kami semua legislator dari PDIP telah diperintahkan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendonasikan gaji demi membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19," ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa malam.

Menurut dia, pos yang bisa dilakukan efisiensi salah satunya memang THR bagi pejabat negara. Dalam situasi ruang fiskal yang terbatas saat ini, kata dia, apalagi pendapatan negara juga pasti melorot maka efisiensi dalam hal apa pun akan sangat berguna.

#Corona   #covid-19   #thr   #lebaran   #pejabat   #asn   #polri   #tni