Dana Haji Untuk Tangani COVID-19 Melanggar Hukum

Safari
Dana Haji Untuk Tangani COVID-19 Melanggar Hukum

Jakarta, Hanter - Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Mahrus Ali juga menegaskan, tidak ada cantolan hukumnya dana haji dipakai untuk penanganan wabah virus Corona, baik dalam UU Nomor 34 tahun 20014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji maupun UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

 

"PP Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Haji juga tegas sama sekali tidak ada klausul dana haji dapat digunakan untuk mengatasi bencana atau wabah," tandasnya kepada Harian Terbit, Senin (13/4/2020).

 

Dengan demikian, sambung Mahrus, rencana dana haji yang akan dipakai untuk penanganan wabah Covid-19, bukan saja melanggar aturan penggunaan dana haji, juga berpeluang risiko tinggi bagi jamaah calon haji. Oleh karena itu rencana penggunaan dana haji untuk penanggulangan wabah Covid-19 harus ditolak karena bakal merugikan jamaah haji yang telah menyetorkan uangnya dengan susah payah.

 

Pilihan Terakhir

 

Sementara itu, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, boleh saja dana haji dipakai untuk penanggulangan wabah Covid-19, asalkan hal itu adalah pilihan terakhir jika dana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah dipakai habis. Oleh karena itu sebelum memakai dana haji maka gunakan terlebih dahulu dana pembangunan insfrastruktur yang tidak sesuai keinginan rakyat.

 

"Selain itu dana haji juga bisa dipakai untuk penanganan Covid-19 jika para pejabat negara atau pengusaha sudah ikut menyumbangkan hartanya karena sejatinya harta rakyat," tandasnya.

 

Dana haji bisa dipakai untuk penanggulangan Covid-19, sambung Novel, karena tujuan dari pada tegaknya syariat Islam yang mulia yakni melindungi jiwa (maqosid syariah hifzun nafsi) dan itu lebih diutamakan dibanding dengan mendahulukan kebaikan (dar ulmafasid muqodamun alaljalbil masholih). Namun penggunaan dana haji itu alternatif terakhir jika sudah tidak ada lagi dana yang digunakan.

 

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Idah Syahidah menegaskan, tak sependapat dengan usulan koleganya sesama Komisi VIII DPR terkait penggunaan dana ibadah haji untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Sebab, dana itu adalah harta pribadi hak khusus masyarakat.

 

"Umat muslim yang mau berangkat menunaikan rukun Islam ke-5 itu bermacam latar belakangnya. Dan mereka mengumpulkan uang mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun. Jadi, sangat tidak tepat digunakan untuk hal lain," kata Idah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/4/2020).

 

Sebelumnya dalam rapat yang digelar secara online, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan, kementeriannya akan mengkaji usulan soal pengalihan dana haji untuk penanganan Covid-19. Usulan itu disampaikan bila haji tahun ini diputuskan ditunda oleh Arab Saudi.

 

"Tentang kemungkinan haji ditunda mungkin dananya bisa dialihkan untuk covid-19. Mungkin akan kita kaji lagi lebih lanjut nanti," kata Fachrul dalam rapat daring bersama Komisi VIII DPR RI.

 

Usulan ini muncul dari anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra. Menurut Nanang, usulan ini berlaku bila penyelangaraan haji tahun ini tertunda. "Saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan bahwa, atau membuat semacam skenario apabila ini ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani Covid-19," kata Nanang.

#Corona   #covid-19   #danaumat   #haji