Cegah COVID-19 dan Kerusuhan di Lapas, DPR Didesak Sahkan RUU Pemasyarakatan

Safari
Cegah COVID-19 dan Kerusuhan di Lapas, DPR Didesak Sahkan RUU Pemasyarakatan

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum Joran Pulungan mendukung RUU Pemasyarakatan segera disahkan menjadi Undang - Undang (UU). Joran meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  untuk segera mensahkannya.

"Kalau disebut urgensi, dari dulu memang seperti itu. Tinggal niat baik pemerintah dan DPR  apakah sungguh untuk segera mewujidkan UU Pemasyarakatan," ujar Joran Pulungan kepada Harian Terbit, Minggu (12/4/2020).

Joran menuturkan, banyak permasalahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dari dulu hingga saat ini. Permasalahan tersebut antara lain  over capacity atau kelebihan kapasitas dan perlakuan berbeda antar sesama warga binaan. Dengan adanya kasus yang baru ini yakni kerusuhan di lapas maka diharapkan pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi UU pemasyarakatan.

"Pengesahan UU Pemasyarakatan guna menghindari adanya kerusuhan antar sesama warga binaan atau para warga binaan dengan lapas sendiri," paparnya.

Terkait ada yang menilai pengesahan UU Pemasyarakatan akan memberikan keistimewaan terhadap napi koruptor,  Joran menyebut, tidak juga, karena dalam pokok-pokok materi revisi UU Pemasyarakatan lebih kepada penjamin hak asasi warga binaan dan sistem dalam lapas.

Kerusuhan

Terpisah, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah meminta para anggota DPR bergerak cepat. Jangan sampai karena terkendalanya pengesahan UU Pemasyarakatan, malah akan membuat kerusuhan semakin melebar. 

"Kerusuhan itu muncul karena kecemburuan, karena napi narkoba yang sama sekali tak mendapatkan, munculah peristiwa di lapas Tuminting," katanya, Minggu (12/4/2020).

Selain masalah kerusuhan, kata Trubus, dengan disahkannya RUU Pemasyarakatan, bisa mencegah semakin mewabahnya Covid 19. Karena saat ini sudah ada beberapa napi yang terjangkit wabah berbahaya itu. Sehingga perlu langkah mendesak mengantisipasi kemungkinan terjadi kuburan massal di Lapas akibat wabah Corona. 

Pengesahan UU Pemasyarakatan bukan hanya sekedar mengatasi hal-hal yang mendesak seperti  wabah Corona, tapi yang lebih penting dan mendasar adalah Pengesahan UU Pemasyarakatan  juga menjadi entri poin untuk pembenahan sistim pengelolaan lapas, untuk payung hukum, perangkat, dan teknologi. Apalagi sekarang masalah teknologi belum diperbaharui, sistem informasi juga harus diperbaharui," ungkapnya.

Juga penting dikedepankan bahwa paradigma Lembaga Pemasyarakatan dilihat sebagai Lembaga Pembinaan, bukan Lembaga Penyiksaan terhadap para Warga Binaan dan implikasinya kepada keluarganya. Hal ini penting dipikirkan, mengingat secara kemanusiaan, mereka para Warga Binaan punya keluarga yang juga memiliki hak hidup masa depan yang lebih baik. Negara bertanggung jawab melindungi hak asasi warganya. 

Sementara itu Direktur Government Watch (Gowa), Andi Saputra mengaku tidak mendukung revisi UU Pemasyarakatan. Alasannya, di dalam RUU Pemasyarakatan memang ada beberapa revisi yang bisa dikatakan sebagai penyempurnaan atas pasal-pasal sebelumnya dalam UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, publik juga tidak boleh abai bahwa revisi UU Pemasyarakatan akan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Menurutnya, dalam draft revisi penerapan pembebasan bersyarat akan dikembalikan kepada PP Nomor 32 tahun 1999. Yaitu, sepanjang putusan pengadilan tidak menyebut bahwa hak-haknya (remisi dan pembebasan bersyarat) itu dicabut maka itu tetap berlaku, boleh mereka mengajukan. Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham. 

"Serupa hanya yang selama ini berlaku kasus korupsi yang ditangani oleh Kejagung. Padahal penetapan _justice collaboration atau pihak yang bekerja sana harus ditetapkan oleh hakim pada masa akhir persidabgan terdakwa," tandasnya.

#Lapas   #napi   #kerusuhan   #dpr   #kemenkumham