Menghamburkan Uang Negara

Din dan Marwan Desak Jokowi Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Alee
Din dan Marwan Desak Jokowi Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Din Syamsuddin

Jakarta, HanTer—Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Din Syamsuddin dan  Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, meminta Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pemindahan Ibu Kota karena tidak mendesak dan hanya akan menghamburkan uang negara. 

“Lebih baik dana dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Din Syamsuddin.

Din Syamsudin mengatakan dalam menghadapi corona seluruh anak bangsa harus bersatu hati, pikiran, dan langkah menyelamatkan bangsa dari musibah. “Mari tunjukkan solidaritas kebangsaan dengan membantu saudara-saudara kita yg terdampak wabah dan membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Morat-marit

Marwan mengemukakan, ambisi pemerintah untuk memindahkan ibu kota lantaran adanya dukungan dari DPR, mayoritas partai politik serta sejumlah pakar dan akademisi dengan berbagai alasan sumir. Dengan begitu, Jokowi tak merasa perlu membuat kajian kelayakan komprehensif dan tidak pula peduli dengan mayoritas rakyat yang menolak.

Ambisi pemindahan ibu kota yang konon dipromosikan sebagai economic driver untuk pertumbuhan ekonomi, kata Marwan, merupakan program yang memberatkan keuangan negara. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi rakyat dan keuangan negara yang semakin morat-marit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, pemindahan ibu kota  memang harus segera dibatalkan.

“Beban utang yang akan meroket, serta target pemerataan dan pengentasan kemiskinan yang tidak akan efektif dan efisien, maka pembangunan ibu kota baru memang sudah saatnya dibatalkan,” kata Marwan dalam keterangannya, Selasa (9/4).

Lebih lanjut Din Syamsuddin meminta pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan Amanat Konstitusi "melindungi segenap rakyat dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia".

“Jangan sampai ada Pejabat Negara yang justeru mengkhianati Amanat Konstitusi itu dengan umpamanya membolehkan dan melindungi WNA masuk ke Wilayah Indonesia, kala rakyat menderita karena Wabah corona,” paparnya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini juga meminta pemerintah menarik kembali RUU Omnibus Law karena RUU itu lebih menguntungkan pengusaha dari pada pekerja, dan bertentangan dengan Amanat Konstitusi untuk dilaksanakannya ekonomi kekeluargaan.