ICMI Ingatkan Presiden Jokowi

Waspada Pejabat Ngawur dan Saling Bantah Bikin Kacau dan Pembusukan

Safari
Waspada Pejabat Ngawur dan Saling Bantah Bikin Kacau dan Pembusukan
ICMI mengingatkan Presiden Jokowi waspadai pejabat ngawur.

Jakarta, HanTer-- Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo mengaku prihatin dan menyesalkan dengan aksi saling bantah antar pejabat di ring satu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Saling bantah itu antara lain terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk membebaskan narapidana kasus korupsi dan narapidana (napi) narkoba dengan alasan menghindari penyebaran virus corona baru atau Covid-19 dari Wuhan, Hubei, RRC.    

"Keputusan membebaskan napi koruptor dan narkoba itu sungguh menyedihkan," ujar Anton Tabah melalui sambungan telepon, Senin (6/4/2020).

Anton menilai, saling bantah pernyataan antar pejabat di lingkungan Jokowi sebagai indikasi dari kekacauan dan pembusukan birokrasi. Oleh karena itu tidak heran antar pejabat tidak satu suara bahkan saling menyalahkan. Padahal sebagai pejabat harusnya kompak satu suara guna menunjukkan di internal Istana tidak ada disinformasi. 

“Sistem hukum kita telah dibangun susah payah oleh pelopor NKRI yang erat hubungannya dengan ideologi negara dan bangsa Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, equality before the law, datan mawas kadang sentono uger dosa kapidono,” jelasnya.

Anton memaparkan, ide pembebasan napi karena pendemi corona menimbulkan multi effek pembunuhan ideologi bangsa dan negara melalui perilaku pejabat di luar koridor hukum. Pembebasan napi kasus korupsi menunjukan sebagai keruntuhan ideologi negara oleh karena perilaku rezim yang suka menabrak peraturan yang telah disepakati bersama.

“Ada apa dengan penegakan hukum kita hingga timbul rasa pilu (elegi penegakan hukum) seperti ini. Coba tunjukkan ke publik konstruksi hukum mana yang dapat dipakai dasar pembebasan napi karena pandemi penyakit,” paparnya.

Menurutnya, kalau memang mendesak dan khawatir terpapar Covid-19 maka narapidan dapat dicutikan atau disebarkan ke segala penjuru yang aman dengan manajemen yang baik. Apalagi, belum ada laporan pandemi corona di lembaga pemasyarakatan (lapas). Karena untuk napi korupsi juga sudah menerapkan physical distancing sehingga tidak akan saling berdekatan.

"Masa depan penegakan hukum makin suram. Itulah gambaran yang terjadi jika pembebasan napi dilakukan serampangan," tandasnya.

Napi koruptor, sambung Anton, rentan menjadi evolutionary crime sehingga makin membuka peluang preseden buruk. Di masa depan kejahatan korupsi semakin lama semakin “pintar” bermetamorfosa dan sulit diungkap. Setelah terungkap pun selalu ada modus lebih pintar dalam “penyelamatan” kelompok tertentu dengan bermacam dalih. 

“Rezim Jokowi harus waspada makin banyak pejabat yang ngawur. Boleh jadi ini sebuah pembusukan atau kekacauan birokrasi yang disengaja makin parah,” tegasnya.

Komunikasi Buruk 

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, sangat ngaco dan ngawut ada pejabat yang saling bantah terkait wacana pembebasan napi koruptor dengan alasan wabah virus Corona. Adanya pejabat yang saling bantah maka menunjukkan management komunikasi pemerintahan buruk. Sehingga kerap membuat gaduh masyarakat.

"Napi itu kan sudah terisolir, apa lagi koruptor. Solusinya tinggal batasi saja pembesuknya. Kok malah dibebasin. Kita yang di luar tahanan saja di minta di rumahkan kayak dipenjara. Masa yang dipenjara malah dibebasin," tegasnya.

Eki, panggilan akrab Edyasa ini memaparkan, adanya rencana membebaskan napi koruptor sangat jelas memanfaatkan situasi ditengah wabah virus Corona. Jika Menkumham menyatakan membebaskan napi koruptor demi kemanusiaan jelas tidak masuk akal.

Dalam rapat terbatas lewat video conference, Senin (6/4/2020), Jokowi menyatakan, tidak pernah membicarakan dalam rapat untuk membebaskan napi korupsi. Pihaknya hanya berencana membebaskan narapidana tindak pidana umum (tipidum) untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di lapas.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum," ujarnya. 

Jokowi mengatakan, overkapasitas lapas menjadi salah satu faktor pemerintah ingin membebaskan napi tipidum. Namun itu ada syaratnya.

"Kita juga minggu lalu saya menyetujui, ini juga agar ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita yang overkapasitas. Sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan pengawasannya," jelasnya.

Sebelumnya, isu pembebasan napi koruptor berusia di atas 60 tahun saat wabah Corona mengemuka ketika Menkum HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu (1/4/2020).

Awalnya, Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas.

Setidaknya ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.

Membantah

Yasonna Laoly meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi koruptor. Dia mengatakan, membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

Politikus PDIP itu menyebut pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak setuju disetujui Jokowi.