Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Polisi Tangkap Warga atas Dasar PSBB Melanggar Hukum 

Safari
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Polisi Tangkap Warga atas Dasar PSBB Melanggar Hukum 
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menilai penangkapan 18 orang oleh Polda Metro Jaya, Jumat (3/4/2020) tidak berdasarkan hukum.  Oleh karenanya, penangkapan 18 orang karena diduga melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP adalah tindakan sewenang-wenang karena belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan. 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat polisi melanggar hukum dalam penangkapan 18 orang tersebut. Pertama, belum ada penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) walaupun Presiden telah menetapkan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Perceptan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

"Namun PP tersebut tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB. Kepolisian harusnya memahami isi PP tersebut," jelas Miko Ginting di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Miko menegaskan, PP No 21 tahun 2020 hanya menjelaskan tata cara untuk menteri kesehatan menetapkan PSBB. Sesuai dengan amanat Pasal 60 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan PP. Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan Permenkes No 9 tahun 2020 pada 3 April 2020, namun Permenkes tersebut bukan penetapan PSBB melainkan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease (Covid-19).

"Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pada Kamis (2/4/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah mengirimkan surat pengajuan status PSBB kepada Menteri Kesehatan, namun hingga saat ini belum ditetapkan DKI Jakarta memberlakukan PSBB," paparnya.

Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat (3/4/2010). Mereka diduga melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP. Terhadap ke-18 orang tersebut dilakukan penangkapan. 

Dalam keterangannya di pemberitaan, pihak Humas Polda Metro jaya menyatakan “Ketika PP-nya telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat bapak Presiden tidak boleh ragu, harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum," ujar Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Selain PSHK, anggota Koalisi Masyarakat Sipil lainnya yakni ICJR, YLBHI, LBH Masyarakat, IJRS, Elsam, Kios Ojo Keos, Koalisi Warga untuk LaporCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), PUSKAPA, LBH PERS, ICEL, KontraS, PBHI, SGRC, Arus Pelangi, LeIP, Institut Perempuan, dan Rumah Cemara.