WP KPK Tolak Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor 

safari
WP KPK Tolak Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor 

Jakarta, HanTer - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menolak wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Wacana tersebut dilakukan Yasonna dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

 

Ketua WP KPK Yudi Purnomo meminta pemerintah tidak merevisi PP tersebut karena dapat mengurangi efek jera dan dinilai memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk membebaskan koruptor.

 

"Wacana pembebasan koruptor termasuk dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 justru pada saat kondisi krisis epidemi Covid-19 merupakan bentuk untuk meringankan bahkan mereduksi deterrence effect (efek pencegahan) dari pemidanaan terhadap koruptor," kata Yudi di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

 

Yudi mengingatkan, penggelontoran dana senilai Rp 405 triliun dalam rangka penanganan Covid-19 ini rawan akan penyelewengan untuk memperoleh keuntungan lewat korupsi. Padahal korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu buktinya ialah penempatan tindak pidana korupsi yang setara dengan tindak pidana terorisme dalam PP Nomor 99 Tahun 2012.

 

"Untuk itu, pesan serius yang memberikan efek deterrence haruslah semakin ditekankan bukan malah dihilangkan," ujarnya.

 

Yudi memaparkan, wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan wacana yang sudah berkali-kali digulirkan Yasonna dan mendapat penolakan publik. Lagipula, masih banyak metode lain yang dapat diterapkan untuk menghindari risiko Covid-19 di penjara tanpa harus membebaskan para napi korupsi.

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)Kurnia Ramadhana juga 

menolak rencana Yasonna Laoly yang membebaskan narapidana korupsi berusia di atas 60 tahun dengan alasan meminimalisir penyebaran virus corona di penjara. Padahal kategori korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diperhitungkan untuk pengurangan hukuman dengan syarat-syarat yang ketat. 

 

"Bukan malah dengan dasar umur sudah lebih dari 60 tahun dan menjalani dua pertiga masa pidana penjara lalu diberikan keistimewaan berupa pembebasan," jelasnya 

 

Kurnia mengatakan, pembebasan pelaku kejahatan luar biasa selama ini juga hanya dimungkinkan melalui pemberian grasi dan amnesti. Oleh karena itu rencana Yasonna merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Hak Warga Binaan untuk membebaskan koruptor berusia lanjut itu tidak tepat.

 

Kurnia mengatakan, rencana membebaskan narapidana korupsi berusia 60 tahun tak sejalan dengan upaya memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Apalagi, sepanjang 2018 rata-rata vonis pelaku korupsi hanya 2 tahun 5 bulan penjara. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan narapidana kejahatan umum. Apalagi jumlah napi kejahatan umum juga jauh lebih banyak ketimbang kejahatan pidana khusus seperti korupsi.

 

Diketahui saat rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

Sebab, napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain, dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

 

Lewat revisi itu, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang. "Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna.