Terkait Covid-19, Pelaku UMKM Gugat Jokowi Rp10 Miliar 

Safari
Terkait Covid-19, Pelaku UMKM Gugat Jokowi Rp10 Miliar 

Jakarta, HanTer -  Enam pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan class action terdaftar, Rabu (1/4/2020) dengan nomor register PN JKT.PST-042020DGB. Gugatan diajukan karena menilai Jokowi lalai dan terlambat dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19.

Mereka yang menggugat yakni, Enggal Pamukti, Ade Irawan, Agus Gomala, Mangihut Hasudungan, Antonius Novelo Christian, dan Ejang Hadian Ridwan. Enam penggugat Jokowi tersebut mengaku mewakili para pelaku UMKM lainnya. 

Enggal Pramukti menuturkan, gugatan yang diajukan berdasarkan penilaian atas kelalaian Pemerintah Pusat dalam menangani wabah virus corona. Padahal, menurutnya, sejak awal wabah ini telah menginfeksi sejumlah negara lain. 

“Keterlambatan penanganan tersebut berdampak besar, karena kita tidak siap hadapi corona. Terjadi kerugian materil dan imateril yang dialami seluruh masyarakat, khusus sektor pekerja harian, termasuk kami yang begerak di bidang UMKM,” kata Enggal, saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2020).

Enggal mengatakan, sebelum virus corona masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki waktu lebih dari dua bulan untuk bersiap menghadapinya. Mulai dari segi teknis, imbauan, hingga segala kebijakan yang perlu dilaksanakan. Namun, pemerintah tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik.

"Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah kita malah bergurau dan melemparkan candaan ke masyarakat terkait virus corona. Dimulai dari nasi kucing, (virus corona) takut enggak bisa masuk karena izinnya terlambat, segala macam, itu yang membuat kami berpikir untuk menghentikan semua candaan itu,” lanjutnya.

Menurutnya, sejak saat itu pemerintah sedang berupaya untuk menutupi data korban, mulai dari Cianjur dan lainnya. Ada beberapa upaya untuk menutupi masuknya Covid-19 di Indonesia.

Gugatan yang diajukan Enggal dan sejumlah rekannya kemarin, berupa gugatan perdata menggunakan Pasal KUHP dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan. Mereka menuntut ganti rugi sejumlah Rp10.012.000.000 atas kerugiannya, karena mengalami penurunan pemasukan karena wabah virus corona.

“Saya dan beberapa teman yang saya wakili mengalami penurunan pemasukan, tapi memang tidak ada itikad baik dari negara untuk mengeluarkan insentif. Mungkin terakhir ini mereka ada insentifnya, tapi kita enggak tahu seberapa besar,” ujarnya..

Enggal pun menegaskan, ia tak akan menarik gugatan ini. Terlebih lagi, ia merasa mendapat dukungan dari masyarakat yang bernasib sama.

Murni dan Wajar

Terpisah, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, gugatan yang diajukan para pelaku UMKM kepada Jokowi adalah murni gugatan hukum. Namun gugatan yang diajukan para pelaku UMKM harusnya bukan kelalaian tapi kesengajaan pemerintah Jokowi mengimpor ribuan pekerja Tiongkok ke Indonesia. Karena dari masuknya pekerja China itu menjadi penyebab utama meluasnya sebaran virus corona di Indonesia. 

Gugatan yang diajukan para pelaku UMKM harus didukung juga sesuai jurnal internasional yang menyebut, "Ada bukti kuat, bahwa SARS-Cov-2 melakukan lompatan dari binatang ke manusia untuk pertama kalinya di kota Wuhan, ibukota provinsi Hubei di Cina tengah." Berdasarkan itu maka dapat dipahami kebijakan Jokowi memasukkan ribuan pekerja Tiongkok ke Indonesia menjadi pemicu utama mewabahnya virus corona di Indonesia.

"Disini Jokowi telah dengan terang melanggar kewajiban esensial pembukaan UUD 45 kewajiban melidungi seluruh tumpah darah Indonesia yang bersatu dan berdaulat," paparnya.

Terkait nilai Rp10 miliar yang diajukan para pelaku UMKM sebagai ganti rugi, Aminudin menuturkan, hal tersebut adalah hal yang wajar diajukan para pelaku UMKM. Apalagi Rp10 miliar merupakan nilai kerugian materiil dan non materiil yang dialami para pelaku UMKM yang diakibatkan dari wabah virus Corona. "Angka Rp10 miliar wajar, kerugian itu bersifat hitungan materiil dan non materiil," jelasnya.

#Corona   #covid-19   #umkm   #jokowi