Kebijakan PSBB Tak Siapkan Kebutuhan Pokok, Awas Kerusuhan Sosial dan Aksi Penjarahan

Sammy
Kebijakan PSBB Tak Siapkan Kebutuhan Pokok, Awas Kerusuhan Sosial dan Aksi Penjarahan
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pemerintah diharapkan memperhatikan beberapa hal sebelum memberlakukan kebijakan karantina wilayah ataupun pembatasan sosial dalam skala besar (PSBB). Jika tidak, ancaman kerusuhan hingga penjarahan disebutkan akan terjadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya, hal yang harus diperhitungkan adalah perihal ketahanan pangan. Ia menilai, cadangan pangan, khususnya sembako dan BBM harus benar-benar dipastikan tersedia.

"Masyarakat kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan lantaran tak semuanya memiliki simpanan memadai. Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless, mengunakan online shopping dan kartu kredit?" kata ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, jika karantina wilayah atau PSBB atau lockdown tanpa persiapan yang matang bisa menimbulkan kerusuhan sosial. "ATM bisa diserbu, atau masyarakat menarik besar besaran dananya di bank," kata dia.

Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti merumahkan kegiatan belajar mengajar juga dinilai sebagai cara tepat meminimalisir penularan virus corona.

Namun untuk kebijakan merumahkan para pekerja, jelasnya, juga tidak bisa disamaratakan. "Kebijakan ini tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik," ujar Arief. 

Kaum Marginal

Sosiolog sekaligus dosen dari Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo mengatakan pemerintah perlu memerhatikan beberapa hal sebelum memberlakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar.

Pertama, ialah ketersediaan anggaran dan kedua pasokan logistik. Dua hal itu jelas harus dipersiapkan bagi kaum marginal yang betul-betul membutuhkan bantuan saat mobilitas atau interaksi sosial dibatasi.

Menurutnya, jika kedua hal tersebut telah disiapkan secara matang oleh pemerintah, maka kebijakan terkait pembatasan wilayah skala besar atau karantina wilayah tidak akan menjadi masalah besar jika diterapkan. Sebab, keberadaan kaum marginal atau masyarakat ekonomi lemah telah terselamatkan di tengah pandemi COVID-19.

"Itu fokusnya, masalah di lockdown atau karantina wilayah dan sebagainya, selagi itu semua diberesin tidak akan menimbulkan letupan seperti yang terjadi di India," kata dia.

Dirinya khawatir, apabila pemerintah tidak memerhatikan ketersediaan anggaran dan pasokan logistik, maka gejolak sosial sebagaimana terjadi di sejumlah Negara, misalnya India dapat pula terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, pernyataan pembatasan sosial skala besar saja tidak cukup apabila kaum marginal tidak diselamatkan lebih dahulu.

Sebagai gambaran, mereka 'dipaksa' untuk berdiam diri di rumah dan tidak boleh mencari nafkah apalagi berkeluyuran bebas, namun pada saat bersamaan logistik dan kebutuhan pokok mereka tidak diberikan. Hal ini tentunya dapat berdampak munculnya masalah baru di antaranya kriminalitas, penjarahan pusat perbelanjaan dan lainnya.

"Solusinya ialah kalau mau diketatkan orang tidak boleh bergerak, ya, diberi makan. Kalau itu tidak dilakukan secara cepat, ya, jangan Anda bicara masalah lockdown," katanya.

Kriminalitas

Terkait rencana penerapan pembatasan sosial skala besar atau karantina wilayah, analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga mengingatkan hal yang sama apabila langkah itu diterapkan.

"Ini harus diantisipasi mengenai efek domino dari karantina wilayah," kata dia.

Efek domino yang bisa terjadi di antaranya muncul penjarahan pusat perbelanjaan. Belum lagi tingkat kriminalitas di berbagai aspek juga diperkirakan dapat melonjak. Hal tersebut dapat terjadi apabila masyarakat kelaparan disebabkan pasokan logistik yang tidak terpenuhi.

Sebagai contoh, ujar dia, situasi sebagaimana dimaksud terjadi di beberapa negara baik itu Italia, Spanyol, Meksiko maupun India. Oleh karena itu, Indonesia diminta mewaspadai kondisi tersebut sebelum terjadi.

"Itu salah satu dampak buruknya. Itu namanya efek domino," kata pengajar di Universitas Trisakti tersebut.

Sebenarnya gambaran kecil dari efek domino itu sempat muncul di Indonesia. Yakni terjadi usai Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan kasus Warga Negara Indonesia (WNI) positif virus corona. Dapat dilihat bersama, kata dia, bahwa setelah pengumuman itu, ada kelompok masyarakat yang berbondong-bondong memborong logistik serta obat-obatan karena panik.

Di sisi lain, ia juga menyarankan agar pemerintah mengkaji atau menyiapkan program jangka menengah apabila karantina wilayah diberlakukan. Termasuk pula di dalamnya terkait ketersediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, rumah sakit, tenaga medis dan sebagainya.