Dr Ismail Kritik Penetapan PSBB

Safari
Dr Ismail Kritik Penetapan PSBB

Jakarta, HanTer - Pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr Ismail Rumadan mengkritik kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk mengatasi wabah Covid-19. 

Menurutnya, keputusan itu menunjukkan pemerintah tidak serius mengurus rakyat.  Padahal, katanya, dalam kondisi wabah Covid-19 yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut  harus ada keputusan yang tegas. 

"Masa keputusan Presiden kok gonta ganti. Padahal dalam kondisi saat ini yang paling tepat ada keputusan terkait dengan karantina wilayah," ujar Dr Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Rabu (1/4/2020).

Dr Ismail menilai, dikeluarkannya keputusan PSBB oleh Presiden Jokowi karena ingin mencoba menghindari dari kebijakan untuk karantina wilayah sebagaimana amanat UU. Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maka salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.

"Kemungkinan ini (memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat) yang menjadi alasan utama, sehingga pemerintah mencari-cari istilah agar terhindar dari yang manamnya karantina wilayah atau lockdown ini," paparnya.

Gratis Listrik

Terkait pemerintah akan menggratiskan biaya listrik untuk 3 bulan ke depan, Ismail memaparkan, saat ini hampir semua pelanggan listrik sudah membayar listrik dengan menggunakan sistem token. Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana cara menggratiskannya. Sementara kebutuhan yang paling pokok dalam kondisi darurat kesehatan saat ini jika dikarantina adalah masyarakat butuh makan bukan butuh listrik.

Dr Ismail pun menyarankan, daalm kondisi dan situasi saat ini maka pemerintah harus tegas mengambil kebijakan dan harus transparan dalam mengurus kepentingan rakyat. Sebab jika pemerintah tidak terbuka maka yang menjadi korban adalah rakyat. Apalagi masyarakat tentu menaruh curiga, karena sudah ada UU jelas mengatur soal Kekarantinaan Kesehatan, tapi tidak dijalankan.

"Justru pemerintah malah mencari-cari celah lain untuk menghindar dari tanggungjawabnya untuk melayani kepentingan rakyat," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Selasa (31/3/2020).