Keppres dan PP PSBB Sudah Dikeluarkan, Polri Akan Tindak Tegas Orang Berkerumun

Oni
Keppres dan PP PSBB Sudah Dikeluarkan, Polri Akan Tindak Tegas Orang Berkerumun
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (ist)

Jakarta, HanTer - Masyarakat kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan peraturan pemerintah (PP) soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat wabah virus corona atau covid-19 merebak. Bagi masyarakat yang melanggar akan terancam dikenakan sanksi kurungan penjara selama setahun dan denda Rp100 juta.

Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan tersebut menguatkan aturan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 guna menindak tegas masyarakat yang nekat berkerumun. Polri mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan aturan PSBB.

"Iya, itu (Keppres dan PP) lebih menguatkan lagi. Jadi, ketika PP telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Bapak Presiden tidak boleh ragu lagi, harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Namun, lanjut Yusri, polisi tetap akan mengedepankan upaya persuasif guna mengimbau masyarakat yang berkerumun. Tapi, bila mereka tetap ngeyel berkerumun dan melanggar aturan pemerintah, maka bukan tak mungkin mereka akan ditindak dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal yang dapat diterapkan adalah 93 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

"Kalau hari ini ada Keppres atau PP yang makin menguatkan bagaimana penerapan UU Karantina Kesehatan. Sebelum ini kita menerapkan aturan UU Hukum Pidana, bagaimana petugas kepolisian melakukan imbauan dan membubarkan masyarakat yang berkerumun," ungkap Yusri.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan untuk menghadapi wabah virus corona covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dipilihnya cara ini di tengah-tengah perdebatan mengenai pemberlakuan lockdown

Keputusan PSBB itu sudah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Maka, kata Jokowi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, status ini berada di kendali Menteri Kesehatan, yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut," ujar Jokowi dalam keterangan pers, Selasa, 31 Maret 2020.