5.556 Napi dari 30 Ribu Target Mulai Dibebaskan, Menkumham Minta PP 99 Tahun 2012 Segera Direvisi

safari
5.556 Napi dari 30 Ribu Target Mulai Dibebaskan, Menkumham Minta PP 99 Tahun 2012  Segera Direvisi

Jakarta, HanTer -  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membebaskan 5.556 narapidana dalam rangka menghindari penyebaran virus Corona atau Covid-19 di penjara. Pembebasan narapidana juga terkait dengan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kelebihan kapasitas sehingga sangat rentan dengan penyebaran virus Corona.

"Per hari ini (Rabu, 1 April 2020) jam 11 sistem SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) kami melaporkan sudah mengeluarkan 5.556 warga binaan kita dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020," kata Yasonna saat Rapat Kerja dengan Komisi Hukum DPR RI, Rabu (1/4/2020).

Menurut Yasonna, pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 untuk menyiasati over kapasitas ini. Kemenkumham menghitung bisa mengeluarkan 30 ribu hingga 35 ribu warga binaan dengan payung hukum tersebut. 

Yasonna menyatakan telah memerintahkan seluruh jajarannya agar segera menjalani Permenkum HAM Nomor 10 itu dan selesai dalam kurun waktu sepekan. Terkait kondisi para terpidana, Yasonna mengklaim hingga saat ini belum ada satu pun narapidana atau warga binaan yang terinfeksi virus Corona. Karena sejak awal pihaknya menerapkan prosedur kesehatan yang ketat di seluruh lapas di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Yasonna mengusulkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan segera direvisi. Alasan revisi untuk mencegah penyebaran virus Corona di lembaga pemasyarakatan. Sebab, saat ini kondisi lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas.

Yasonna menuturkan ada empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan dengan revisi PP itu. Mulai dari terpidana narkoba hingga koruptor berusia lanjut dengan syarat yang ketat.

Kriteria pertama adalah narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa pidananya yang jumlahnya mencapai  15.482 orang.

Kedua, narapidana korupsi dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. Saat ini jumlah narapidana korupsi mencapai 300 orang. Ketiga, narapidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah. Mereka bisa bebas jika sudah menjalankan dua pertiga masa tahanannya. Jumlah terpidana khusus ini 1.457 orang.Keempat, narapidana warga negara asing yang kini berjumlah 53 orang. 

#Ribuan   #Napi   #Mulai   #Dibebaskan