Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Rakyat Harus Diberi Kebutuhan Pangan Gratis

Safari
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Rakyat Harus Diberi Kebutuhan Pangan Gratis
Ilustrasi aktivitas di pasar tradisional

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Untuk menekan penularan Covid-19, Presiden Jokowi memutuskan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jokowi menilai, Covid-19 merupakan penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan, pemerintah wajib menyuplai secara gratis kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari warga.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 8 dituliskan bahwa setiap orang mempunyai hal mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

"Menurut saya isi pasal itu menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan (barang-barang, red) secara gratis," ucap Trubus di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Trubus mengingatkan pemerintah harus mengeluarkan aturan turunan dari UU Kekarantinaan Kesehatan dalam bentuk peraturan pemerintah (pp). Dengan demikian, ada petunjuk teknis yang lebih jelas dalam pemberian barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat ketika karantina wilayah.

"Jadi di UU Kekarantinaan Kesehatan sudah jelas gratis, tapi harus ada aturan teknis lagi di PP. Ini juga agar pemerintah daerah ada pegangan dalam melaksanakannya," jelas Trubus.

Darurat Kesehatan

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, banyak negatifnya jika dibandingkan positifnya jika Presiden Jokowi memutuskan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait wabah virus Corona. Apalagi sejauh ini kejelasan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat juga belum ada. 

"Negara harus mampu menjawab ini (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) karena mereka digaji oleh rakyat untuk mengurusnya yang benar. Bukan asal ngecap, setelah itu ditarik lagi buat pernyataan baru. Tapi virus terus menyebar dan orang kelaparan makin banyak," ujar Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Selasa (31/3/2020).

Ketua Pribumi Masyarakat Adat Nusantara, Dolly Yatim mengatakan, keputusan stay at home dan lock down bukanlah solusi penyembuhan pasien corona. Karena stay at home mengakibatkan berkembangnya virus corona secara cepat. Apalagi ketahanan imunisasi setiap orang berbeda sehingga jika disatukan dengan orang yang terpapar maka dia akan terpapar juga. 

Sementara pengecekan setiap orang yang sehat tidak mungkin dilakukan, mengingat alat medis cecking virus corona sangat terbatas. Kesadaran warga DKI yang ingin mengetahui dirinya terkena atau tidak sangat tinggi.

Sedangkan di daerah selain kesadarannya rendah, juga belum memiliki alat medis yang mumpuni. Akibatnya banyak orang daerah atau kepala daerah yang ketakutan atas kembalinya warga daerahnya dari DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan kebijakan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan penunjang dua kebijakan ini juga sudah diterbitkan.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan Setpres, Selasa (31/3/2020).