Atasi Dampak Corona Tak Perlu Tambah Utang, RR: Hentikan Proyek Infrastruktur dan Pakai Dana Ibu Kota Baru

Alee
Atasi Dampak Corona Tak Perlu Tambah Utang, RR: Hentikan Proyek Infrastruktur dan Pakai Dana Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi Ibukota baru

Jakarta, HanTer - Akibat dampak virus corona COVID-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, Juga  memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Presiden menyiapkan dana sebesar Rp 405,1 triliun sebagai stimulus untuk mengatasi dampak virus ini. Dana ini akan disalurkan ke berbagai sektor. Salah satu sumber pendanaan anggaran stimulus itu, adalah dari recovery bond atau surat utang yang diterbitkan Pemerintah.

Langkah Pemerintahan Jokowi menambah utang untuk penyelamatan ekonomi itu, menuai kritik dari mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. “Ketimbang melakukan realokasi anggaran radikal, hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek pembangunan ibukota baru,” kata Rizal Ramli yang berjuluk 'Rajawali Ngepret' itu,  Selasa (31/3).

RR, panggilan akrab Rizal Ramli mengemukakan, pemerintah bermaksud menambah defisit anggaran dari 3% ke 5% GDP. Dengan cara menambah utang lagi dan/atau ‘cetak uang’ dengan bungkus recoverybond. Nilai rupiah akan semakin jatuh. Pengembalian BLBI dalam bentuk asset, ketika dipaksa jual IMF, recovery ratenya hanya 25%. 

"Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," imbuh Rizal yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian.

Di luar langkah penambahan utang untuk mendanai stimulus penanganan dampak virus corona, RR memuji keputusan Jokowi untuk menggratiskan tagihan listrik masyarakat miskin. Yakni 24 juta pelanggan PLN kelas 450 VA, serta mendiskon setengah pembayaran listrik pelanggan kelas 900 VA. 

Sementara itu aktivis Edy Mulyadi berpendapat, anggaran Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19 itu, yang sepertinya bagus itu ternyata bukan dengan merealokasi anggaran (bayar utang, Infrastruktur,     penghematan K/L, SAL/SILPA). “Tapi dengan ngutang lagi. Buktinya, PP disiapkan untuk mengantisipasi melebarnya defisit APBN dr 3% jadi 5%.,” kata Edy.

Utang Baru

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku tengah membuat skenario pembiayaan baru jika sewaktu-waktu defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 melebar di atas 3 persen. Seluruh instrumen pembiayaan baik konvensional dan non konvensional pun tengah disiapkan pihaknya.

"Nah dari sisi pembiayaan, kita gunakan seluruh sumber pembiayaan konvensional maupun kemungkinan terjadinya sumber non konvensional yang butuh landasan hukum baru. Termasuk dalam kajian kita," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani menambahkan jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan. Dari sisi multilateral, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia.

Pemerintah juga meminta masukan keduanya untuk melihat mana pembiayaan terbaik agar Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga dan risiko kecil. "Bilateral juga ditingkatkan, baik dari negara yang selama ini mendukung maupun kita melihat negara lain gimana atasi financing deficit yang besar," jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga akan mencari pembiayaan melalui lelang reguler ataupun privat dan sumber lain. Bank Indonesia pun dimungkinkan melakukan pembiayaan SBN di bawah 12 bulan.

"Itu opsi semua kita buka supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat, maka kita memiliki sumber pembiayaan yang aman," kata dia.

Siapkan Perppu

Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan pelonggaran atau relaksasi batas defisit APBN yang melebihi persentase tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibutuhkan selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022.

"Setelah itu kita akan kembali ke disiplin fiskal tiga persen mulai tahun 2023," kata Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dengan adanya relaksasi defisit APBN di tahun ini, Presiden pada Selasa ini sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Presiden Jokowi perlu mengeluarkan Perppu tersebut karena defisit APBN yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU itu mengatur defisit APBN sebesar tiga persen dari PDB.

Perppu yang diteken Presiden pada hari ini juga memfasilitasi tambahan belanja di APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 senilai total Rp405,1 triliun. Dengan penambahan belanja ini, Presiden mengantisipasi defisit APBN akan meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB.

Dari total anggaran Rp405,1 triliun untuk COVID-19 itu, sebanyak Rp75 triliun untuk anggaran bidang kesehatan, kemudian Rp110 triliun untuk perlindungan sosial.

"Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD (Alat Pelindung Diri), pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagent, ventilator, dan lain-lain," jelas Presiden Jokowi.

Sedangkan anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, dan untuk kartu sembako yang jumlah sasarannya dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang penerima

Selanjutnya, anggaran penanganan COVID-19 juga dialokasikan sebesar Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Program pemulihan ekonomi nasional itu termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan pembiayaan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah.