Surat Keputusan Sudah Diteken; Kemenkumham Bakal Bebaskan  30 Ribu Napi dan Anak 

safari
Surat Keputusan Sudah Diteken;  Kemenkumham Bakal Bebaskan  30 Ribu Napi dan Anak 

 

Jakarta, HanTer - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memutuskan akan membebaskan 30 ribu narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. 

Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut demi memimalisir penyebaran virus Corona atau Covid-19 di dalam penjara. 

"Ada sekitar tiga puluh ribuan lebih WBP (warga binaan pemasyarakatan)," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melalui pesan singkat, Selasa (31/3/2020).

Yasonna memaparkan, keputusan pembebasan narapidana dan anak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomo M.HH-19.PK/01.04.04 tertanggal 30 Maret 2020. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan lima ketentuan.

Pertama, narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kedua, anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020. Ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Keempat, asimilasi dilakukan di rumah. Kelima, surat keputusan asimilasi diterbitkan Kepala Lapas, Kepala LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), dan Kepala Rutan. 

Adapun pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) dilakukan juga dengan lima ketentuan. Pertama, narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana. Kedua, anak yang telah menjalani setengah masa pidana.

Ketiga, narapidana atau napi dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 12 Tahun 1999, yang tidak sedang menjalani subsider, dan bukan WNA. Keempat, usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan. Kelima, surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendera Pemasyarakatan. 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 31 Maret 2020. Sementara itu pembimbingan dan pengawasan asimilasi serta integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. 

Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, dan Kepla Bapas harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan napi dan anak binaan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 

"Kepala Divisi Pemasyarakatan melalui bimbingan dan pengawasan pelaksanaan keputusan menteri ini dan melaporkan kepada Ditjen PAS," kata Yasonna. 
 

#30   #Napi   #Bakal   #Dibebaskan