Rizal Ramli Pertanyakan Darurat Sipil, Hanya Alat Untuk Mempertahankan Kekuasaan

Oni
Rizal Ramli Pertanyakan Darurat Sipil, Hanya Alat Untuk Mempertahankan Kekuasaan

Jakarta, HanTer - Tokoh nasional Dr Rizal Ramli mempertanyakan wacana yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengenai darurat sipil. Dia juga mengaku mengaku heran dengan wacana yang dikeluarkan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona (COVID-19).

Mantan Menko Maritim itu saat ini yang darurat adalah kesehatan rakyat. "Wah aneh luar biasa, opo toh Presiden @jokowi? Rakyat sedang darurat kesehatan, darurat takut ndak makan, darurat kepercayaan — kok ujuk2 mau darurat sipil? Sekedar hanya alat utk mempertahankan kekuasaan? Ampun deh," kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya @RamliRizal, Selasa (31/3/2020).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).

Presiden mengemukakan perlunya penyiapan peraturan yang lebih jelas sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya mengendalikan penularan COVID-19.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah," kata Presiden menegaskan.

Presiden berharap seluruh menteri dalam kabinetnya memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi yang sama dan mengambil kebijakan yang selaras dalam upaya mengendalikan penularan virus corona.

​​​​​Seluruh kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, Presiden mengatakan, mesti diambil dengan memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.