Darurat Sipil Jangan Sampai Melahirkan Rezim Otoriter

Safari
Darurat Sipil Jangan Sampai Melahirkan Rezim Otoriter

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui rapat terbatas hari Senin (30/3), mulai memberlakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan penjarakan fisik demi mencegah penularan Covid-19 di Indonesia. Presiden pun menetapkan status darurat sipil sebagai landasan pemberlakuan dua kebijakan tersebut.

Analis hukum The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) yang juga pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Qurrata Ayuni meminta agar Pemerintah harus melaksanakan darurat sipil secara proporsional. 

Meski bisa digunakan, kata Qurrata, tidak semua pasal harus digunakan. Misalnya pasal penyadapan kan tidak perlu digunakan. Selain itu, Presiden juga diminta berhati-hati untuk menggunakan Undang-Undang Darurat Sipil disebabkan akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. 

“Meskipun dapat membatasi orang keluar rumah atau karantina wilayah, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Juga memperhatikan kebutuhan logistik rumah tangga sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah, jika tidak maka berpotensi terjadi chaos.  Jadi sebenarnya bisa dilakukan secara terbatas dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai melahirkan rezim otoriter,” tegasnya kepada Harian Terbit, Senin (30/3/2020).

Dia mengemukakan, penetapan status darurat memang salah satu jalan konstitutional yang diakui oleh hukum internasional. Selain itu, penetapan Status Darurat Sipil merupakan salah satu kondisi yang digunakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. 

Menurut Qurrata, dengan diaktifkannya darurat sipil, Presiden dapat membuat keputusan-keputusan yang dibutuhkan dengan segera meskipun harus mengenyampingkan hukum yang ada. 

“Jadi hanya Presiden yang dapat mengaktifkan status darurat, bukan Menteri atau kepala BNPB. Sebab akan terjadi perubahan rezim hukum, dimana hukum normal tidak berlaku atau bisa dikesampingkan untuk menyelamatkan ancaman kehidupan bangsa termasuk corona ini," paparnya kepada Harian Terbit, Senin (30/3/2020).

Qurrata pun meminta agar Pemerintah harus melaksanakan darurat sipil secara proporsional. Karena meski bisa digunakan, tidak semua pasal harus digunakan. Misalnya pasal penyadapan kan tidak perlu digunakan. Selain itu, Presiden juga diminta berhati-hati untuk menggunakan Undang-Undang Darurat Sipil disebabkan akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. 

Status darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam pasal 3 beleid tersebut disebutkan bahwa keadaan darurat sipil tetap ditangani oleh pejabat sipil yang ditetapkan presiden, dengan dibantu oleh TNI/Polri.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (30/3/2020).