Buru Keberadaan Tersangka Nurhadi; KPK Perlu Telisik Pembelian Apartemen di SCBD

safari
  Buru Keberadaan Tersangka Nurhadi; KPK Perlu Telisik Pembelian Apartemen di SCBD


Jakarta, HanTer - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan pembelian unit apartemen di kawasan Soedirman Central Business District (SCBD) oleh Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Pembelian tersebut dapat memberi petunjuk kepada KPK mengenai lokasi persembunyian Nurhadi, buronan tersangka kasus korupsi penanganan perkara di MA.

"Pembelian apartemen itu dapat mencari jejak-jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Boyamin mengatakan telah memperoleh salinan dokumen kwitansi jual-beli ketiga apartemen tersebut. Kwitansi itu diduga merupakan pembayaran cicilan unit apartemen di Jalan Senopati, Jakarta Selatan oleh Tin Zuraida. Ketiga dokumen kwitansi bertanggal 31 Januari 2014. Kwitansi menunjukan tranfer uang dari rekening BCA sebanyak Rp 250 juta, Rp 112,5 juta dan Rp 114,584 juta.

Boyamin mengatakan telah menyerahkan dokumen tersebut ke KPK melalui surat elektronik. Boyamin berharap dokumen tersebut bisa dipakai KPK untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki Nurhadi dan mendorong penggunaan pasal pencucian uang dalam kasus ini.

"Dengan makin banyaknya data yang kami berikan semoga memudahkan KPK menangkap Nurhadi," ujarnya.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono serta Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sudah buron hampir 3 bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka pengaturan perkara di MA. KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Surabaya dan Tulungagung untuk mencari keberadaan tersangka, namun hasilnya nihil.

Kasus yang menjerat Nurhadi berawal ketika ia diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto melalui menantunya Rezky Herbiyono. Suap itu diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA.
Nurhadi melalui Rezky juga diduga menerima janji 9 lembar cek dari Hiendra terkait perkara PK di MA. Namun diminta kembali oleh Hiendra karena perkaranya kalah dalam persidangan.

Sementara dalam kasus gratifikasi, Nurhadi diduga menerima Rp12,9 miliar selama kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Uang itu untuk pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta Permohonan Perwalian. Nurhadi dan dua orang lainnya juga pernah menggugat KPK melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan karena mempersoalkan status tersangka yang disematkan KPK.

Namun hakim menolak praperadilan tersebut dan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Ketiganya ternyata tak menyerah. Mereka mengajukan praperadilan kembali ke PN Jakarta Selatan. Petitumnya sama, tapi lebih mendetail lagi, yakni mempermasalahkan penetapan tersangka pada penerbitan SPDP dari KPK. 

#Nurhadi   #Terus   #Diburu