Surat Terbuka Untuk Presiden: Lindungi Juga Penyandang Disabilitas Dari Corona

Oni
Surat Terbuka Untuk Presiden: Lindungi Juga Penyandang Disabilitas Dari Corona

Jakarta, 26 Maret 2020 
 
Kepada Yth. 
Presiden Republik Indonesia  
Bapak Joko Widodo 

di Tempat 
 
Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia, dengan ini kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami tentang kondisi penyandang disabilitas mental yang terkurung di dalam panti-panti sosial.  

Saat ini ada ribuan penyandang disabilitas mental yang terkurung di panti-panti sosial di seluruh Indonesia (terutama di Pulau Jawa) baik di dalam panti milik pemerintah, maupun panti swasta. 

Di Jakarta, ada sekitar 3.000 (tiga ribu) penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam 3 (tiga) panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ada ratusan yang terkurung dalam panti-panti milik swasta. Di Kota dan Kabupaten Bekasi ada ratusan sampai ribuan penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam berbagai panti-panti sosial milik swasta. Di Provinsi Jawa Tengah banyak panti-panti swasta yang melakukan pemasungan dengan menggunakan rantai terhadap penghuninya. 

Kondisi penyandang disabilitas mental terutama yang berada di panti-panti swasta ini sangat rentan. Mereka tinggal berdesakan dalam sel/bangsal yang dihuni hingga 50 (lima puluh) orang. Di beberapa tempat, mereka tidur, istirahat, buang air besar/kecil di tempat yang sama. Selain itu nutrisi yang penghuni panti dapatkan juga tidak memadai sehingga memperburuk kondisi kesehatan mereka, terlebih lagi banyak dari mereka yang memiliki penyakit bawaan. Kondisi semakin mengkhawatirkan manakala penghuni panti-panti sosial pada umumnya tidak memiliki akses terhadap informasi. 

Dengan kondisi hidup sedemikian, bila dibiarkan tanpa adanya tindakan perlindungan yang serius dari pemerintah terhadap ancaman COVID-19,       ribuan penyandang disabilitas yang terkurung di dalam panti-panti itu terancam jiwanya.  

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan (right to health) fisik dan mental setiap orang tanpa terkecuali, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights-ICESCR). Hak ini harus dipenuhi dengan memperbaiki higienitas lingkungan, mencegah/mengontrol epidemi, dan menjamin pelayanan kesehatan. 

Selain itu, sesuai dengan Pasal 20 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi, pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses. Hal ini diperkuat dengan CRPD Pasal 11 yang mewajibkan negara untuk mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko seperti halnya pandemic COVID-19 saat ini. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan jajarannya dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, serta lembaga pemerintah terkait lainnya untuk: 

1.    Segera menerbitkan protokol perlindungan bagi para penyandang disabilitas yang berada di panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta terkait untuk mencegah penularan COVID-19. 

2.    Memastikan kebijakan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 melalui physical distancing juga diterapkan di dalam panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta. Mengecualikan mereka dari kebijakan perlindungan ini adalah sebuah bentuk diskriminasi.  

3.    Memastikan bahwa penyuluhan tentang COVID-19 diberikan tidak hanya kepada pengurus panti tapi juga terhadap penghuni panti. 

4.    Memerintahkan pengelola panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal penghuni termasuk memastikan prosedur sanitasi bagi penghuni panti dan staff, menyediakan fasilitas alas tidur, memastikan kebersihan semua fasilias panti, meningkatkan mutu gizi penghuni panti sosial, dll. 

5.    Menghentikan segala bentuk pengekangan terhadap penghuni panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta dengan melepaskan penghuni panti yang dipasung. 

6.    Memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada penghuni panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta. 

7.    Memastikan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh peraturan, layanan dan fasilitasi tidak hanya ditujukan kepada panti milik pemerintah, namun juga kepada panti-panti milik swasta. 
 
Perlu diingat bahwa bentuk pelayanan dan pelindungan bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi COVID-19 berbeda-beda tergantung pada ragam disabilitas dan situasi dimana penyandang disabilitas berada sehingga tindakan yang diambil pun harus disesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut.  

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Presiden Joko Widodo segera bertindak cepat untuk mencegah penularan COVID-19 di panti-panti sosial.  
 
Hormat kami, 
Masyarakat Penyandang Disabilitas Indonesia 
 
1.    Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) 
2.    Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) 
3.    Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
4.    Persatuan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) 
5.    Pesatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) 
6.    Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) 
7.    Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Disabilitas) 
8.    SEHATI Sukoharjo 
9.    Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Solo 
10.    Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Indonesia (SIGAB) 
11.    Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) 
 
 
Didukung oleh:  
1.    Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
2.    Human Rights Working Group (HRWG) 
3.    Amnesty Internasional 
4.    Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) 
5.    Human Rights Watch 
6.    LBH Jakarta 
7.    Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) 
Tembusan: 
 
1.    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 
2.    Menteri Sosial RI 
3.    Menteri Kesehatan RI 
4.    Gubernur DKI Jakarta 
5.    Gubernur Jawa Barat 
6.    Gubernur Jawa Tengah 
7.    Gubernur Jawa Timur 
8.    Anggota DPR-RI Komisi VIII 
9.    DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 
10.    Anggota DPD-RI dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 
11.    Ketua Ombudsman RI 
12.    Staf Khusus Presiden Bidang Sosial 
13.    Kepala Kantor Staf Presiden   
 
 
Narahubung: 
Perhimpunan Jiwa Sehat 
Fadel Basrianto (08562638988 / 0895800324799)