Positif, Rakyat Dapat Keringanan Kredit 

Safari
Positif, Rakyat Dapat Keringanan Kredit 
Suasana kemacetan di Jakarta (ist)

Jakarta, Hanter - Pemerhati Kebijakan Publik, Syafril Sjofyan menyambut gembira penangguhan atau penundaan cicilan kredit bagi rakyat selama setahun akibat wabah virus corona seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyampaikan akan meniadakan Ujian Nasional (UN), sehingga sangat berarti bagi rakyat bawah. Oleh karena itu UN sebaiknya dihapuskan selamanya, karena ketiadaan UN bisa menghindari pengumpulan massa pada kondisi virus China Covid-19 yang saat ini sedang merebak.

"Namun beberapa yang mengecewakan dari kebijakan Jokowi dalam memerangi Covid-19 adalah lamban dalam menanganinya," ujar Syafril Sjofyan kepada Harian Terbit, Rabu (25/3/2020).

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, untuk BUMN kemungkinan akan patuhi beleid pemerintah seperti yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yang viral. Namun untuk swasta kemungkinan ada yang tak patuh terhadap instruksi Jokowi karena swasta hanya berfikir profit dan cash flow corporasi. 

Aminudin memaparkan, untuk menangani wabah virus corona maka pemerintah perlu juga memberi kompensasi ke perbankan bisa dalam bentuk keringanan pajak kepada perbankan di saat relaksasi kredit masa interupsi musibah virus corona. Selain itu pemerintah juga harus membuat pengaduan yang mudah di akses masyarakat semacam call centre via WA, SMS, email, dsb jika ada bank yang tidak patuhi policy relaksasi kredit.