Cabut PP 99 Atasi Over Capacity di Lapas, DPR Diminta Sahkan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU

Safari
Cabut PP 99 Atasi Over Capacity di Lapas, DPR Diminta Sahkan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Sejumlah kalangan kembali meminta agar wakil rakyat di Senayan untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan yang sempat ditunda pengesahannya tahun lalu, menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan RUU ini sangat mendesak dilakukan guna mengatasi over capacity (kelebihan penghuni) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan (Rutan).

Selain pengesahan RUU Pemasyarakatan, sejumlah pihak juga 
mendesak pemerintah dalam hal ini Kemnterian Hukum dan HAM agar mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun/2012 terkait aturan remisi terpidana narkoba. PP ini dinilai memasung hak-hak narapidana.

“Saya setuju RUU Pemasyarakatan dibahas kembali untuk disahkan menjadi UU dan pemerintah untuk mencabut PP 99. Pengesahan RUU dan pencabutan PP ini untuk mengurangi over capacity di LP dan Rutan,” kata anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil kepada Harian Terbit, Senin (23/3/2020).

Menurut Nasir PP 99 itu sudah memasung hak-hak narapidana. “Akibat pemasungan itu, banyak muncul masalah di lembaga pemasyarakatan (Lapas), mulai dari kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas, hingga pendanaan," ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Aceh ini menjelaskan, dalam penyusunan Undang-Undang tidak boleh ada pembebanan, kepada para narapidana (napi).

"Dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang kami susun, kami cantumkan tidak boleh ada pembebanan kepada napi, kecuali itu merupakan putusan pengadilan. Selama ini PP tersebut tidak ada SOP-nya di masing-masing instasi pemberi JC (justice collabolator). Akibatnya membludaklah Lapas dan kalau sudah membludak, tentu sangat rawan terjadi kejahatan baru di dalamnya," papar politisi PKS ini.

Sementara itu, guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan setuju PP 99 direvisi. “"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya pada acara Focus Group Discussion (FGD) para ahli hukum se-Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017). 

Dicabut

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jhonni Ginting menilai keputusan KemenkumHAM sangat tepat untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terkait aturan remisi terpidana narkoba.

Menurutnya, revisi itu sangat perlu dilakukan terhadap PP 99 sebagai salah satu evaluasi. Selain itu, aturan dalam PP 99 saat ini tidak sesuai dengan filosofi KemenkumHAM yang lebih bertujuan untuk memasyarakatkan, bukan balas dendam.

Agenda revisi PP 99 itu di antaranya terkait remisi yang sebelumnya tidak didapatkan oleh narapidana narkoba harus dihapuskan karena sebetulnya pengurangan masa tahanan itu merupakan hak setiap narapidana.

"Ini sedang kita usahakan PP 99 untuk segera disempurnakan biar itu (narapidana narkoba) bisa dapat remisi, itukan hak, nah sekarang kondisinya tertutup," ucap Jhonni usai memberikan pengarahan kepada pegawai Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Lebih jauh, Jhonni mengatakan akibat dari tidak adanya remisi bagi napi narkoba membuat lapas over kapasitas, dimana jumlah tahanan tidak berbanding lurus dengan kapasitas ruang tahanan yang ada.

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta, Joran Pulungan mendukung RUU Pemasyarakatan disahan menjadi UU. Karena jika dilihat dari poin-poin yang ada sangat bagus. Apalagi dalam poin-poinnya lebih kepada pembinaan dan hak-hak asasi narapidana. 

"Tentu kita setuju RUU ini segera disahkan, karena selama ini hak-hak narapidana atau binaan kurang begitu diperhatikan, terlebih masalah saat banyak lapas yang over kapasitas sehingga menimbulkan kericuhan antar narapidana karena lapas kelebihan kapasitas," tandasnya. 

Over Capacity

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan, yang penting dilihat dari UU Pemasyarakatan agar segera disahkan sehingga overcapacity lapas dapat diatasi.

"Yang kedua, soal overcapacity, agak repot karena lapas kan hilir. Sedangkan hulunya tidak dibenahi. Kalau misalnya soal Pengguna Narkotika masih terus dipidanakan ya tidak akan pernah cukup lapas itu," ujarnya Muhammad Isnur kepada Harian Terbit, Selasa (24/3/2020).

#Lapas   #uu   #dpr   #kemenkumham