Cegah Terdakwa Lepas Demi Hukum; MA Perintahkan Sidang Pidana Dilanjutkan

zamzam
Cegah Terdakwa Lepas Demi Hukum; MA Perintahkan Sidang Pidana Dilanjutkan

Jakarta, HanTer - Mahkamah Agung (MA) tidak bisa menunda seluruh persidangan perkara pidana pengadilan di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19. Alasannya, jika menunda sidang maka terdakwa bisa lepas dari masa penahanan sehingga bisa merugikan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 Kepala Biro Humas MA Abdullah mencontohkannya dengan terdakwa kasus pidana yang memiliki masa penahanan terbatas.

"Ketika dinyatakan kerja di rumah, hitungan masa penahanan berjalan terus. Jika ada dalam masa kerja di rumah masa penahanan habis, akibatnya terdakwa keluar tahanan demi hukum. Penuntut Umum pasti dirugikan," kata Abdullah melalui keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut atau jaksa memiliki kewenangan menahan tersangka atau terdakwa selama 20 hari dan dapat diperpanjang maksimal 40 hari.

Sementara, Hakim memiliki kewenangan menahan terdakwa selama 30 hari dan memperpanjang selama 60 hari.

Abdullah melanjutkan bahwa pimpinan MA keputusan terkait hal tersebut akan dievaluasi.

"Saya yakin hasilnya digunakan untuk membuat kebijakan. Sabarlah dan terus mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah pusat/daerah," paparnya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (23/3/2020) masih melangsungkan agenda persidangan.

Ada pun mereka yang menjalani sidang adalah tiga terdakwa kasus suap impor bawang putih, I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri dan Elvianto; serta dua terdakwa kasus restitusi pajak, Darwin Maspolim dan Yul Dirga.

MA sebelumnya memutuskan tetap menggelar persidangan pidana dan jinayat di tengah wabah virus corona yang sudah dikategorikan sebagai bencana skala nasional nonalam. Meskipun begitu, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membatasi jumlah pengunjung sidang dan jarak aman antarpengunjung (sosial distancing).

Sementara itu, untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, para pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan e-litigasi. Kebijakan MA itu mendapat kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta agar seluruh persidangan di pengadilan tingkat pertama di Indonesia ditunda sementara waktu. Hal ini guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan," ucap salah seorang perwakilan koalisi, Muhammad Isnur, Senin (23/3/2020).

#MA   #Soal   #Sidang   #Pidana   #Ditengah   #Corona