Diduga Terpapar Corona: Enam Dokter Meninggal, 32 Tenaga Medis Positif

Safari
Diduga Terpapar Corona: Enam Dokter Meninggal, 32 Tenaga Medis Positif

Jakarta, HanTer - Indonesia dan IDI berduka. Sebanyak enam dokter dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meninggal diduga akibat terinfeksi virus corona atau Covid-19. 

Kabar kematian enam dokter IDI tersebut diberitakan langsung lewat akun Instagram IDI, @ikatandokterindonesia.

"IDI berduka cita yang amat dalam atas berpulangnya sejawat-sejawat anggota IDI sebagai korban Pandemi Covid-19," demikian keterangan unggahan foto 6 dokter tersebut.

Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi, belum bisa memastikan semua dokter yang meninggal tersebut karena positif terinfeksi penyakit Covid-19 akibat virus corona. Namun, dia memastikan beberapa di antaranya memang dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan swab di laboratorium.

"Dikonfirmasikan memang dari gejala dan kliniknya memang dia terduga PDP, daripada Covid-19," kata Adib kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/3).

Enam dokter tersebut masing-masing yakni, Hadio Ali, Djoko Judodjoko, Laurentius, Adi Mirsaputra, Ucok Martin, dan Toni D. Silitonga. Dari enam dokter tersebut, IDI kata Adib juga belum menerima data terkait tempat tugas mereka.

IDI menyebut sebanyak 32 tenaga kesehatan lainnya juga terpapar COVID-19 akibat merawat pasien.

Adib menjelaskan, salah satu faktor lain yang menjadi sebab kematian enam dokter IDI diduga karena jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang minim. Oleh karena itu, ia khawatir hal serupa bisa terjadi pada dokter atau tenaga medis lain di rumah sakit yang menangani pasien corona. 

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengemukakan, terdapat sejumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia di tengah pandemi virus COVID-19 di Tanah Air.

Sebanyak tiga dokter meninggal dunia akibat COVID-19, yakni dr Hadio Ali Khazatsin, dr Djoko Judodjoko, dan dr Adi Mirsa Putra.

Sejumlah kalangan meminta pemerintah memberi persediaan logistik yang cukup serta mengatur jam kerja yang wajar untuk tenaga medis yang tengah berjuang dalam perang melawan COVID-19 tersebut.

Masker

Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait perkembangan ini, meminta bantuan pengusaha swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap masker. Erick menjelaskan kapasitas perusahaan pelat merah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kami juga dari BUMN memastikan juga terus menjaga keadaan masker karena kebetulan kita juga punya pabrik sendiri tetapi tidak cukup. Karena itu kita coba minta dukungan juga kepada para pihak swasta yang memproduksi masker juga," ujar Erick dalam konferensi pers di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2020).

Tunda Persidangan 

Terpisah, Koalisi Pemantau Peradilan mendesak kepada Mahkamah Agung (MA), Kepolisian, Kejaksaan serta Kementerian Hukum dan HAM untuk untuk mengeluarkan kebijakan penundaan persidangan pada semua pengadilan tingkat pertama di Indonesia terkait semakin mewabahnya virus Corona atau Covid-19. Pasalnya,Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 1 Tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus Corona tidak menunjukkan ketegasan.

"Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan," kata Muhammad Isnur, anggota Koalisi Pemantau Peradilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Isnur menuturkan, saat ini persidangan masih berjalan seperti biasa sehingga menjadi tempat berkumpul banyak orang yang berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19. Namun, dalam situasi ini, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta bahwa penyebaran COVID-19 sangat cepat dan angka kematian (death toll) akibat COVID-19 di Indonesia kian hari kian meningkat.

Oleh karena itu ditengah semakin mewabahnya virus Corona yang saat ini menelan puluhan korban jiwa maka Mahkamah Agung perlu mempercepat pelayanan E-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara). Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Selain YLBHI, anggota Koalisi Pemantau Peradilan ini terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti ELSAM, ICJR, IJRS, LBH Jakarta, LeiP, Kontras, PBHI, PILNET Indonesia, ICW, CDS, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, PSHK, dan ICEL.