DKPP Resmi Pecat Komisioner KPU Evi Novida, Otomatis Hendri Makaluasc Sebagai Anggota DPRD Kalbar

Safari
DKPP Resmi Pecat Komisioner KPU Evi Novida, Otomatis Hendri Makaluasc Sebagai Anggota DPRD Kalbar
Hanfi Fajri, SH, Ketua Tim kuasa hukum Hendri Makaluasc

Jakarta, HanTer - Tim kuasa hukum Hendri Makaluasc, Caleg Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) 6 mengapresiasi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memecat Evi Novida Ginting Manik dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan dipecatnya Evi Novida Ginting maka secara hukum Hendri Makaluasc adalah Anggota DPRD Kalbar terpilih periode 2019 - 2024.

"Selain itu KPU RI melalui KPU Provinsi Kalbar juga harus mengeluarkan Penetapan Pembatalan terhadap Cok Hendri Ramapon. Karena putusan DKPP tidak dapat terpisahkan dengan perubahan peroleham suara yang terbukti ada pelanggaran pemilu," ujar Hanfi Fajri, SH, Ketua Tim kuasa hukum Hendri Makaluasc di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Hanfi menuturkan, pemecatan terhadap Evi Ginting berawal dari laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik ya g dilakukan oleh KPU RI dan KPUD Provinsi Kalbar mengenai perubahan suara terhadap hasil perolehan suara Legislatif di Kalbar. Laporan tersebut teregistrasi di sekretariat DKPP pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan No. 317-PKE-DKPP/X/2019.

"Pada tanggal 13 November 2019 DKPP melakukan sidang pertama dengan agenda pembacaan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yg dilakukan oleh Komisioner KPU RI, KPUD Provinsi Kalbar & KPUD Kabupaten Sanggau yg disertai dengan bukti-bukti mengenai pelanggaran kecurangan yang merugikan Hendri Makaluasc," jelasnya 

Hanfi memaparkan, laporan dilakukan guna memperjuangkan keadilan dalam Pemilu sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 karena Hendri Makaluasc seharusnya secara de facto dan de jure sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang terpilih. Sebelum melapor  ke DKPP, pihaknya juga sudah mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK) yang pada pokoknya Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih.

"Kami juga mengajukan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Kalbar dan Bawaslu RI yang mana pada putusannya menyatakan KPU Provinsi Kalbar dan Sanggau terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu," tandasnya.

Namun, sambung Hanfi, karena tidak ada pelaksanaan sejak putusan MK dan Bawaslu maka pihaknya mengajukan kembali pengaduan ke DKPP. Dan pada tanggal 18 Maret 2020 DKPP memutuskan Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner KPU RI sebagai Teradu VII terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dengan sanksi pemberhentian atau dipecat sebagai Komisioner maupun anggota KPU RI.

"Maka atas putusan tersebut, kami selaku kuasa hukum sangat mengapresiasi Keputusan DKPP tersebut. Sehingga secara hukum artinya Hendri Makaluasc adalah Anggota DPRD Kalbar yang terpilih periode 2019 - 2024 dan KPU RI melalui KPU Provinsi Kalbar harus mengeluarkan Penetapan Pembatalan terhadap Cok Hendri Ramapon. Karena putusan DKPP tidak dapat terpisahkan dengan perubahan peroleham suara yg terbukti ada pelanggaran pemilu," tandasnya.