Soal TKA China Masuk Sultra

Buat Gaduh, DPR Harus Panggil Menteri Luhut

Safari
Buat Gaduh, DPR Harus Panggil Menteri Luhut
Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil, meminta agar Pimpinan DPR RI memanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini terkait masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Kendari, Sultra pada  tanggal 15 Maret 2020, setelah transit di Jakarta tanpa proses di karantina 14 hari terlebih dahulu.

"Iya, untuk dimintai keterangannya soal pernyataannya tentang TKA asal China yang tiba di Kendari, Sultra pada  tanggal 15 Maret 2020," ujar Nasir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Dijelaskannya pernyataan Luhut itu membuat masyarakat bingung dan gaduh antara anggota kabinet. Kegaduhan itu seharusnya tidak terjadi jika semua pihak memahami soal aturan keluar masuknya orang ke Indonesia, yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Sikap Luhut dinilai Nasir sangat aneh. Sebab, sekaliber dia masih mau pasang badan untuk melawan pihak-pihak, termasuk anggota dan kebijakan Presiden soal ancaman virus corona dari TKA asal Tiongkok dan negara lainnya yang termuat dalam Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Sikap tersebut menimbulkan pertanyaannya, ada apa? Padahal, Kemenaker menyebutkan bahwa kedatangan TKA asal Tiongkok itu ilegal," kritik Nasir.

Nasir meminta Presiden segera menertibkan semua anggota kabinetnya, agar lebih banyak bekerja ketimbang bicara.

Harus Dipanggil

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mendukung upaya Nasir Djamil yang meminta Pimpinan DPR untuk memanggil Menteri Luhut terkait kedatangan 49 TKA dari China di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). "Kita setuju harus dipanggil karena pernyataan Luhut itu membuat gaduh," ujar Adi kepada Harian Terbit, Jumat (20/3/2020).

Lebih lanjut Adi mengatakan, adanya TKA khususnya dari China yang mudah masuk ke Indonesia sudah ramai menjadi perbincangan di periode pemerintahan Jokowi pertama. Oleh karena itu masuknya TKA ke Indonesia dengan menjadi pekerja, bukan baru kali ini saja. Hanya saja karena sedang ramai soal Corona sehingga muncul polemik di masyarakat.

"Kita desak DPR untuk segera panggil Luhut untuk meminta klarifikasi terkait 49 TKA dan mendesak pemerintah untuk jujur dan transparan terkait hal tersebut," tambahnya.